Pemprov Akan Bagikan BLT kepada 900 ribu KK

JEMBER - Kabupaten Jember menempati pole position jumlah penduduk miskin di Jawa Timur (Jatim). Jumlah penduduk miskin di Jember 237.700 kepala keluarga (KK), terbanyak, dibandingkan 37 kabupaten/ kota di Jatim. Sedangkan posisi kedua ditempati Bondowoso dengan 167.366 KK. Ketiga ditempati kabupaten Malang dengan jumlah 155.845 KK.

Hanya saja, sekitar 2,3 juta jumlah penduduk Jember jauh lebih banyak dibandingkan kabupaten/ kota lainnya. Sedangkan jumlah penduduk Bondowoso hanya sekitar 800 ribu atau sepertiga Jember. Jika di prosentase, barangkali jumlah pendduduk miskin Bondowoso jauh lebih besar draipada Jember.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jember, Nella Oktaviana mengatakan, angka kemiskinan di Propinsi Jatim secara keseluruhan sebanyak 3.079.822 KK. Jumlah sebanyak itu terbagi menjadi tiga kategori. Pertama ruma tangga sangat miskin sebanyak 493.004 KK, miskin 1.226.122 KK dan hampir miskin 1.330.696 KK.

Menurut Nella, angka kemiskinkan di Jember ini terbanyak dibandingkan seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Namun, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, jumlah masyarakat miskin ini jauh lebih kecil dibandingkan jumlah penduduk secara keseluruhan.

Sehingga, kabupaten termiskin ditempati oleh Bondowoso dan Sampang. '' Jika berdasarkan prosentase jumlah penduduk miskin paling tinggi adalah Bondowoso yang diikuti kabupaten Sampang Madura ," terangnya. Sedangkan Jember berada di urutan menengah.

Sementara itu Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf menjelaskan warga sangat miskin paling banyak tinggal di daerah perkebunan. Termasuk di Jember yang memiliki wilayah perkebunan yang luas.

Karena itu, pemerintahan Provinsi Jatim akan memberikan bantuan semacam BLT kepada sekitar 900 ribu jiwa atau sekitar 490 KK. Jumlah total warga yang masih berada di garis kemiskinan sekitar 9 sampai 10 juta jiwa.

Sedangkan yang tergolong miskin sebanyak 1.200 KK dan yang hampir miskin sebanyak 1.300 KK. Data itu diperoleh dari BPS yang sudah menuntaskan pendataan di Jatim. Data itu, kata dia, akan digunakan oleh pemprov Jatim dan Pemkab/ Pemkot di Jatim untuk mengentaskan kemiskinan secara drastic.

Namun, Gus Ipul, sapaan akrabnya menjelaskan, 2009 lalu, di Jatim terjadi penurunan kemiskinan sebanyak 25 persen. "Penurunan angka kemiskinan mencapai 25 persen. Itu luar biasa," terangnya. Namun, dari 38 kabupaten/ kota di Jatim masih ada satu kabupaten di Madura yang malah mengalami peningkatan jumlah warga sangat miskinnya.

Dia menjelaskan data yang diperoleh dari BPS itu sudah by name, by adress. "Makanya sasarannya jelas, dengan begitu pemprov Jatim maupuan pemkab/ pemkot punya sasaran yang sama," terangnya. Karena itu, akan ada upaya mendorong bersama-sama warga yang sangat miskin.

'Warga yang sangat miskin itu tidak bisa diberdayakan lagi. Genteng omahe separoh (genting rumahnya hanya separoh saja, red), sekolah dan berobat tidak bisa," imbuhnya. Dia menjelaskan, warga yang tergolong sangat miskin tersebut tersebar di seluruh kabupoaten/ kota di Jatim. Termasuk di Jember yang memiliki wilayah perkebunan yang sangat luas. Namun, Jember dinilai cukup berhasil dalam pengentasan kemiskinannya. Indikasinyam, IPM-nya terus naik.

Gus Ipul menjelaskan, uang tunai bagi warga sangat miskin itu diberikan untuk merangsang ke tingkat pemberdayaan yang masuk kategori miskin. "Yang miskin itu visible, punya ketrampilan atau tenaga kerja tapi tidak punya modal," terangnya.

Untuk yang miskin akan diberikan bantuan modal pemberdayaan. Warga miskin dicarikan pekerjaan. "Warga yang hampir miskin tergantung kepada kebijakan pemerintah' tuturnya. Program tersebut, sambungnya akan mulai dilaksanakan 2011 mendatang.

Untuk wilayah perkebunan, sambung Gus Ipul, perlu adanya kerjasama yang baik antara perkebunan yang kebanyakan milik BUMN dan pemkab/ pemkot setempat. "Harus ada kerjasama yang baik. Salah satu contohnya bersama-sama mendirikan sekolah atau sarana kesehatan di daerah perkebunan," imbuhnya.

Bupati MZA DJalal yang kemarin mendampingi Gus Ipul mengakui wilayah Jember banyak perkebunan. Namu, kata MZA Djalal selama ini Pemkab Jember yang membangun infrasturktur wilayah di perkebunan. "Infrastruktur, sarana kesehatan dan pendidikan dari APBD," ujarnya.

Tak heran, Bupati MZA Djalal menilai sistem yang terbangun saat ini sama dengan sistem VOC pada zaman penjajahan Belanda. "Pekerbunan itu seperti VOC. Semua hasil kekayaan dibawa ke Jakarta," terangnya. Sedangkan yang punya wilayah, Pemkab Jember tidak mendapatkan apa-apa.

"Seharusnya kabupaten dapat royalty antara 20 sampai 30 persen," terangnya. Dengan cara itu, maka diharapkan akan memberikan sumbangan kepada pemkab Jember yang akan dikembalikan ke warga sekitar perkebunan. (aro)