JawaPos.com - Program Keluarga Maju (PKM) Pemkab Musi Banyuasin (Muba) yang menempatkan keluarga sebagai pusat intervensi pembangunan mendapatkan pengakuan dan penghargaan.
PKM Pemkab Muba dinilai sebagai program pertama di Indonesia yang merumuskan kebijakan pemberdayaan berkelanjutan berbasis keluarga yang mencakup tiga dimensi yaitu UMKM, Sertifikasi keterampilan dan Pendidikan Perguruan tinggi.
Bupati Muba H. M. Toha Tohet menyatakan, penghargaan tersebut sebagai semangat dan acuan dalam berkerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Musi Banyuasin.
Baca Juga: Percepat Pemulihan Pascabencana, PNRE Salurkan Bantuan untuk Korban Gempa Bumi di NTT
”Suatu kehormatan atas pengakuan dari detik atas kinerja Kabupaten Musi Banyuasin,” tegas Toha Tohet.
Dalam penyelenggaraannya, bantuan langsung ditransfer ke rekening kepala keluarga untuk memutus administrasi berbelit sehingga bantuan pemerintah bisa langsung dipergunakan masyarakat.
Sasaran penerima manfaat dilakukan secara ketat melalui penyesuaian DTSEN sesuai Instruksi presiden No. 4 tahun 2025 kemudian dilakukan verifikasi dan validasi secara door to door.
Baca Juga: 10 Rumah Warga Wonogiri Direnovasi Jadi Hunian Layak, Anggaran Capai Rp 700 Juta
”Bahkan setelah penerima manfaat menerima bantuan dilakukan pendampingan bagi pelaku UMKM untuk memastikan bantuan dibelanjakan sesuai peruntukannya,” terang Bupati Toha Tohet.
Melalui PKM, lanjut dia, pemerintah daerah memberikan intervensi yang bersifat produktif dengan mendorong keluarga penerima manfaat agar mampu membangun sumber penghidupan secara mandiri dan berkelanjutan.
Pada 2025, PKM mulai direalisasikan sebagai bagian dari komitmen tahun pertama pemerintahan Toha-Rohman.
Program ini resmi disalurkan kepada ratusan kepala keluarga pada Desember 2025 dan diarahkan bukan sebagai bantuan jangka pendek, melainkan sebagai investasi produktif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dia menjelaskan, nilai bantuan PKM untuk keluarga penerima manfaat ditetapkan sebesar Rp 25 juta per kepala keluarga.
”Konsep PKM juga diarahkan agar bantuan tidak berhenti pada pemberian modal. Masyarakat didorong untuk mengembangkan usaha, sementara generasi muda diberikan akses terhadap pendidikan perguruan tinggi, pelatihan dan sertifikasi keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja,” terang Toha Tohet.
Baca Juga: Penertiban Kawasan Hutan Beri Dampak, Warga Distrik Makimi Sampaikan Aspirasi ke DPR dan DPD RI
Pada 2026 Bupati Toha Tohet dan Wabup Abdul Rohman terus menambah penerima manfaat sekitar 6.000 calon penerima manfaat akan mendapatkan bantuan PKM yang tersebar disemua kecamatan.
Dampaknya juga terlihat pada indikator makro pembangunan.
Berdasar data BPS yang tercantum dalam laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, persentase penduduk miskin Musi Banyuasin pada 2025 turun signifikan dari 12 persen menjadi 9 persen.
Baca Juga: 12 Daerah Terisolasi Pascagempa di NTT, Distribusi Logistik Tempuh Perjalanan Medan Berat
Penurunan tersebut menjadi catatan penting karena untuk pertama kalinya dalam lebih dari dua dekade, persentase penduduk miskin Musi Banyuasin berada di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Selatan.
Pemerintah daerah menyebut capaian itu sebagai hasil berbagai intervensi pembangunan dan kerja bersama lintas sektor, sehingga tidak semata-mata dikaitkan dengan satu program.
Bupati Toha Tohet mengatakan penghargaan yang diterima Muba bukan tujuan akhir dari PKM.
Baca Juga: Peserta Muktamar NU Dikarantina di Asrama Haji Surabaya, Ulama Soroti Dugaan Intervensi
Ukuran keberhasilan program, menurut dia, adalah ketika manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
”Prestasi ini patut disyukuri tapi jangan dibanggakan. Yang kita banggakan jika PKM ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Musi Banyuasin,” ujar Haji Toha.
Dia menekankan keberhasilan program seharusnya terlihat dari bertambahnya pelaku usaha, semakin banyak warga yang memperoleh pekerjaan, serta meningkatnya jumlah anak Muba yang dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.