JawaPos.com - Pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas (Migas) Kabupaten Siak oleh Pemerintah Pusat diprotes keras oleh Bupati Afni Zulkifli. Dia menyatakan bahwa Pemerintah Pusat memotong DBH sebesar 50 persen tanpa dialog.
Protes tersebut disampaikan oleh Afni secara terbuka melalui akun media sosial resminya @afni.zulkifli. Dikutip pada Rabu malam (30/9), Afni menyatakan bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, alokasi transfer daerah dalam bentuk DBH Migas Siak dipangkas setengahnya.
”Siak mencoba bertahan dengan segala cara. Berikhtiar dan sabar. Namun kesabaran Siak kembali diuji. Hari ini di tengah menghadiri Paripurna APBD-P 2026 di gedung Panglima Jimbam DPRD Siak, saya menerima surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menusuknya sampai ke ulu hati,” kata dia.
Baca Juga: California Resmi Akui Dua Hari Raya Islam, Sekolah Bisa Libur Saat Idul Fitri dan Idul Adha
Menurut Afni, keputusan Pemerintah Pusat tidak ubahnya ketidakadilan yang dipertontonkan secara telanjang. Sebab, Siak adalah salah satu daerah penghasil migas. Dia menyatakan bahwa Siak tidak lagi bisa hanya diam memendam kekecewaan.
”Terpaksa secara terbuka, karena berbelitnya birokrasi di republik ini dan sedikit harap jelang Perpres APBN 2027 diteken Bapak Presiden (Prabowo Subianto) nantinya, bisa memberi kami sedikit ruang membela diri,” tulis Afni.
Dengan tegas Afni menyatakan bahwa Pemerintah Pusat memotong DBH Migas Siak sudah dipotong 50 persen pada 2026. Kedepan, angka pemotongan diproyeksi semakin besar hingga menyentuh 70-an persen dalam postur APBN 2027. Informasi itu dia sampaikan setelah menerima Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Nomor S-95/PK/2026 tertanggal 29 September 2026.
“Sungguh terlalu. Tak terperikan Siak sebagai salah satu negeri penghasil minyak terbesar di Republik ini, telah memberi sumbangsih bagi Kemerdekaan Indonesia sejak masa Kesultanan, dan harus menanggung dampak eksploitasi alam hingga beberapa generasi, diproyeksi hanya akan mendapatkan Rp 40-an miliar saja dari DBH Migas di APBN 2027,” sesalnya.
Baca Juga: BPGMN Bakal Dibentuk, Prabowo Ajak Para Pakar Mengelola Gambut Nasional
Keterangan itu ditegaskan kembali oleh Afni. Dia menyebut, diperkirakan atau diproyeksikan, Siak dengan luas wilayahnya 13 kali DKI Jakarta hanya akan menerima Rp 40 miliar dari beribu barel migas yang dieksploitasi setiap hari dari perut bumi Siak.
”Dari yang dulunya pernah DBH Migas Siak hampir Rp 400 miliar, keputusan sepihak ini sungguh ironi. Seluruh keilmuan tentang arti otonomi daerah serasa ronto,” pungkasnya.