JawaPos.com - Menteri Perindustrian (Menperin), Muhammad Sarmuji, mengatakan penataan kebijakan impor yang berpihak pada keberlangsungan manufaktur domestik penting untuk dilaksanakan.
Menurutnya, kebijakan izin impor yang terbuka tanpa batasan dan tanpa mempertimbangkan kapasitas produksi dalam negeri akan membuat para pelaku industri nasional semakin sulit bertahan.
“Misalnya, kalau izin impor terbuka sedemikian rupa tanpa ada pertimbangan untuk membatasi, sektor industri dalam negeri tentu akan sulit bertahan untuk jenis-jenis barang tertentu. Karena itu, kita membutuhkan kerja sama dengan banyak stakeholder,” ujar Sarmuji dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (6/10).
Baca Juga: Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Selasa, 6 Oktober 2026: Dengarkan Kebutuhan Tubuh
Sarmuji mengatakan Kemenperin harus mengambil peran yang semakin kuat sebagai faktor pendorong atau akselerator bagi pertumbuhan industri nasional.
Untuk itu, ia mendorong seluruh jajaran Kemenperin agar mampu menghasilkan langkah-langkah strategis dan terobosan yang memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja sektor industri, serta tidak hanya menjalankan tugas dan fungsi yang bersifat rutin.
“Keberadaan Kementerian Perindustrian harus menjadi faktor akseleratif terhadap industri-industri di bawah naungan Kemenperin. Kita harus membuat langkah-langkah besar di semua sektor supaya industri ini tumbuh makin cepat,” ujarnya.
Ia mengatakan, langkah-langkah tersebut perlu dilakukan agar sektor industri dapat memberikan kontribusi yang semakin optimal terhadap perekonomian nasional.
Terlebih lagi, industri memiliki peran penting dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja dalam jumlah besar.
“Kalau pertumbuhan industrinya tidak tinggi, akan sulit mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Apalagi dalam penyerapan tenaga kerja, sektor industri mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar,” ucapnya.
Maka dari itu, ia meminta seluruh jajaran Kemenperin untuk aktif mengidentifikasi persoalan yang menjadi penghambat pertumbuhan masing-masing subsektor industri.
Menurutnya, pemetaan tersebut tidak hanya diperlukan untuk mengetahui kondisi industri, tetapi juga sebagai landasan dalam menentukan kebijakan dan program yang mampu menjawab kebutuhan dunia usaha.
Dalam proses tersebut, Sarmuji juga membuka ruang komunikasi yang lebih luas di internal Kemenperin. Menurutnya, informasi dan masukan tidak hanya perlu diperoleh dari pejabat eselon I, tetapi juga dapat berasal dari pejabat eselon II maupun jajaran lainnya yang memahami secara langsung berbagai persoalan teknis di lapangan.
“Saya membuka ruang, seandainya ada masukan dari eselon II sekalipun, saya akan terima dengan baik, meskipun kita tetap menghargai hierarki birokrasi,” ungkapnya.
Sarmuji menilai keterbukaan informasi dari berbagai jenjang organisasi penting untuk memperoleh gambaran persoalan industri secara lebih utuh.
Pasalnya, terdapat kemungkinan informasi tertentu belum sepenuhnya terakomodasi pada satu jenjang, tetapi diketahui secara lebih detail oleh jajaran yang bersentuhan langsung dengan sektor industri.
“Menyerap informasi dari bawah dan memberikan akses informasi kepada saya itu juga sesuatu yang sangat penting. Barangkali ada informasi yang belum ter-cover di eselon I, tetapi bisa diberikan oleh jajaran di bawahnya. Begitu juga informasi dari luar, kami sangat terbuka untuk menerimanya,” pungkasnya.