JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, mencatat belanja negara sampai dengan September 2026 sebesar Rp 2.660,5 triliun atau 69,2 persen dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 206 sebesar Rp 3,842,7 triliun.

Ia mengatakan capaian tersebut berada di jalur yang tepat jika dibandingkan dengan capaian yang terealisasi pada September tahun - tahun sebelumnya.

“Kita lihat tahun lalu aja deh, tahun lalu per 30 September baru belanja 61 persen, tahun ini per 30 September kita sudah belanja 69 persen,” ujar Suahasil dalam Konferensi pers APBN KiTa, Jumat (9/10).

Suahasil mengatakan, pada tahun 2026 terjadi karena adanya percepatan belanja yang tengah dilakukan oleh pemerintah. Ia menyebut, percepatan tersebut dilakukan agar belanja tidak menumpuk di akhir periode atau pada bulan Desember.

Adapun, belanja negara hingga September 2026 terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.061,3 triliun yang terdiri dari belanja Kementerian atau Lembaga (Kl) sebesar Rp 1.069,4 dan belanja Non KL sebesar Rp 991,9 triliun.

Selain itu, belanja negara juga berasal dari transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 599,2 triliun.

Suahasil merinci, salah satu komponen belanja pemerintah pusat berasal dari belanja pegawai. Hingga September 2026, realisasi belanja pegawai tercatat sebesar Rp 287,7 triliun atau sekitar 80 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN 2026.

Ia menjelaskan, belanja tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan aparatur negara, termasuk pembayaran tunjangan profesi guru non-PNS serta gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN), baik pegawai lama maupun pegawai baru.

Selain itu, belanja pegawai juga mendukung penyelenggaraan pelayanan publik melalui kementerian dan lembaga (K/L).

“Ada misalkan pembayaran tunjangan profesi guru non-PNS, untuk gaji dan tunjangan ASN yang lama maupun yang baru, pelayanan publik itu juga menggunakan belanja KL,” ungkapnya.