← Beranda
Core Indonesia: Manfaat MBG Belum Nyata, tapi Biaya dan Risikonya Jelas
Djati Waluyo• Kamis, 15 Oktober 2026 | 01.57 WIB
Sejumlah siswa di Kabupaten Pati menjalani perawatan di RS usai diduga keracunan MBG. (Radar Pati)

 

JawaPos.com - Direktur Riset Bidang Makroekonomi, Kebijakan Fiskal dan Moneter Center of Reform on Economic (Core) Indonesia, Akhmad Akbar S, menilai program Makan Bergizi Gratis belum memberikan manfaat yang nyata untuk masyarakat Indonesia.

Ia menyebut, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan biaya anggaran dan risiko pelaksanaannya sudah jelas. 

Akbar mengatakan, sampai dengan saat ini belum ada data evaluasi dampak dari Badan Gizi Nasional (BGN) atau pihak terkait yang menunjukkan pengaruh MBG terhadap kesehatan anak.

“Jadi, sekali lagi kalau saya rangkum, manfaatnya belum nyata, biaya dan risikonya jelas,” dalam diskusi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran, Jakarta, Rabu (14/10).

Akbar mengatakan, desain MBG sejak awal juga dinilai belum sejalan dengan sasaran penanganan stunting.

Menurutnya, berdasarkan pandangan ahli kesehatan yang ia rujuk, penanganan stunting seharusnya berfokus pada periode 1.000 hari pertama kehidupan.

Sementara itu, penerima MBG mencakup anak-anak usia sekolah, termasuk siswa SMP dan SMA.

“Kalau kata orang-orang kesehatan, kalau mengatasi stunting itu kan harusnya, ya perhatian diberikan pada umur 1.000 hari pertama,” ujarnya.

Lanjutnya, ia juga menyoroti terkait dengan perubahan alokasi dana MBG pada 2026. Menurutnya, anggaran program tersebut sempat disebut sebesar Rp 335 triliun, yang terdiri dari Rp 268 triliun untuk anggaran BGN dan Rp 67 triliun sebagai cadangan anggaran.

Namun, angka tersebut kemudian diturunkan menjadi Rp 248 triliun dan kembali berubah menjadi Rp 217 triliun.

Menurutnya, meskipun alokasi anggaran telah beberapa kali diturunkan, jumlahnya masih besar.

Selain biaya, ia juga menyoroti risiko pelaksanaan program, terutama kasus keracunan yang melibatkan penerima MBG. Menurut Akhmad, data mengenai jumlah kasus dan anak yang mengalami keracunan masih berbeda-beda.

Ia menilai, ketidaktersediaan satu data yang jelas mengenai kasus keracunan menjadi persoalan dalam pelaksanaan program yang memiliki anggaran besar tersebut.

“Jadi, ketidakadaan data saja menunjukkan bahwa sebuah program dengan anggaran yang begitu besar itu tidak disiapkan dengan baik,” ungkapnya.

EDITOR: Estu Suryowati