JawaPos.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan perluasan penerapan skema prasmanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara bertahap, dari 66 titik uji coba menjadi 500, 1.000, hingga 1.500 titik. Perluasan tersebut akan dilakukan setelah evaluasi untuk memastikan kesiapan dapur dan sekolah dalam menjalankan sistem penyajian makanan tersebut.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, uji coba MBG prasmanan dilakukan di sejumlah wilayah, baik di Pulau Jawa maupun luar Jawa. Sejumlah lokasi yang disebutnya antara lain Merauke, Aceh, dan Palembang.

Menurut dia, uji coba diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala teknis, mulai dari jarak distribusi, kebutuhan tenaga kerja, hingga edukasi bagi pihak yang terlibat.

"Dari katakanlah ini 66 (titik SPPG), mungkin di tahap berikutnya setelah dua minggu kita evaluasi, kita bereskan, misalnya di 500, habis itu 1.000, 1.500, terus gitu sampai dengan sampai dengan batas sampai dengan ee libur akhir tahun tuh berapa," kata Sudaryono.

Dia menjelaskan, penambahan titik penerapan tidak akan dilakukan sekaligus. BGN akan mengevaluasi pelaksanaan pada setiap tahap sebelum memutuskan penambahan lokasi berikutnya.

Langkah tersebut diperlukan karena penerapan prasmanan membutuhkan kesiapan dari dua pihak, yakni dapur penyedia makanan dan sekolah penerima manfaat. Keduanya harus memahami mekanisme penyajian agar pelaksanaan program berjalan sesuai standar.

"Tapi intinya adalah begini, prasmanan ini nggak se- enggak bisa, 'Oh prasmanan, silakan,' enggak bisa. Karena prasmanan ini ada dua implikasi: dapurnya harus dilatih dan sekolahnya harus dilatih," ujarnya.

Sekolah Harus Siap

Sudaryono menegaskan, penerapan MBG prasmanan tidak bisa dilakukan secara bebas. Sekolah yang ingin menggunakan skema tersebut harus mendaftar kepada BGN, mengikuti pelatihan, dan memastikan kesiapan pelaksanaan sebelum mulai menerapkannya.

BGN juga akan memastikan peralatan yang digunakan memenuhi standar agar pelaksanaan prasmanan tidak berbeda-beda di setiap sekolah.

"Jadi, kami ini sekarang membuka prasmanannya bukan kok bebasin, tapi dia harus daftar ke kami, kami latih dulu, kami pastikan dia siap, baru dia boleh buka. Kalau enggak, akan ada pelaksanaan prasmanan yang berbeda-beda. Ini standarnya harus sama," jelas Sudaryono.

Selain kesiapan dapur dan sekolah, kebutuhan tenaga tambahan juga menjadi perhatian. Sebab, kebutuhan pendampingan siswa dapat berbeda berdasarkan usia dan tingkat kelas.

Sudaryono mencontohkan, kebutuhan siswa kelas 1 SD tidak selalu sama dengan siswa kelas 4 SD. Kondisi tersebut perlu diperhitungkan dalam menyiapkan tenaga yang membantu pelaksanaan prasmanan.

"Tentu saja kan harus ada tambahan tenaga. Terus tenaganya siapa, dan lain sebagainya," tuturnya.

BGN juga tidak akan memaksakan skema prasmanan kepada sekolah yang belum bersedia menerapkannya. Sekolah tetap dapat menerima layanan MBG melalui mekanisme yang sudah berjalan.

"Tapi misalnya sekolahnya enggak mau, ya sudah, kita akan layani dengan yang ada, gitu," tegasnya.