JawaPos.com - Sejumlah analis memproyeksi pertumbuhan perekonomian Indonesia masih akan melambat. Asumsinya diperkirakan berkisar 4,9 hingga 5 persen hingga akhir tahun ini. Angka tersebut lebih rendah dari target pemerintah sebesar 5,1 sampai 5,2 persen.
Chief Economist Permata Bank Josua Pardede menyatakan, konsumsi rumah tangga masih akan lesu. Adanya pemilihan kepala daerah (pilkada) tampaknya tidak akan signifikan mendongkrak perekonomian di semester II 2024.
Bahkan, dia merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional dari 5,2 persen menjadi 5,04 persen. "Memang ada dampak dari pilkada, namun kontribusinya relatif lebih terbatas dibandingkan dari pemilu," ungkap Josua dalam Economic Review: Mid-Year 2024 Permata Bank, Jumat (8/8).
Pembentukan modal tetap bruto bakal mendorong perekonomian. Sejalan dengan kepercayaan investor yang meningkat pasca pemilu.
Ditambah, potensi pemangkasan suku bunga The Federal Reserve (The Fed) yang lebih tinggi jelang akhir tahun yang dapat menarik investasi lebih lanjut ke emerging market, termasuk Indonesia. "Dapat menyebabkan peningkatan investasi langsung dan arus modal masuk. Sehingga memperkuat investasi sektor swasta," kata Josua.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, tantangan ekonomi baru akan terlihat pada triwulan III dan IV tahun ini. Salah satu yang mulai terlihat adalah purchasing managers index (PMI) manufaktur Indonesia per Juli 2024yang berada di bawah zona ekspansi. Yakni hanya di level 49,3. Dari sisi konsumsi rumah tangga, khususnya kelas menengah sedang mengalami tekanan.
"Berbeda dari triwulan pertama dan sebagian triwulan kedua yang masih menikmati dari Idul Fitri, seperti mudik," ungkap Bhima.
Dari sektor pertambangan penggalian juga menunjukkan pertumbuhan yang melambat dari 9,3 persen year-on-year (YoY) di tiga bulan pertama 2024 menjadi 3,17 persen YoY. Penurunan tersebut disebabkan oleh lesunya permintaan khususnya dari Tiongkok. Sektor konstruksi memang menunjukkan peningkatan 7,29 persen YoY. Hanya saja, mayoritas ditopang oleh proyek strategis nasional (PSN).
Sangat jomplang ketika dikaitkan dengan real estate yang hanya tumbuh 2,6 persen secara tahunan. "Pertumbuhan yang kecil ini menunjukkan bahwa konstruksinya untuk infrastruktur yang besar. Bukan untuk perumahan," imbuhnya.
Bhima menyoroti belanja pemerintah yang turun drastis. Dari tumbuh 19,9 persen di triwulan I 2024, yang kemudian melorot hanya tumbuh 1,42 persen. Meski memang pada saat itu banyak bantuan sosial (bansos) yang dikeluarkan berkaitan dengan pemilu.
"Jadi, ada penyesuaian bansos pascapemilu berkontribusi terhadap pelemahan belanja pemerintah. Setelah pemilu, bansos tidak masif lagi," ujar lulusan University Of Bradford itu.
Dari sisi perdagangan, lanjut Bhima, kinerja ekspor masih positif. Hanya saja kontribusi ekspor terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya 21,4 persen. Menurun dibanding triwulan I 2023 sebesar 22,9 persen.
Dia mendorong, pemerintah menunda penerapan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen. Justru menurunkan PPN menjadi 8-9 persen. Mengingat, kondisi ekonomi masyarakat kelas menengah sedang lesu.
Sedangkan kelompok atas cenderung untuk menahan melakukan konsumsi secara berlebih. Jika kemudian mengeluarkan uang, mereka cenderung untuk investasi. Selain itu, proyek-proyek infrastruktur yang sedang digenjot di akhir masa periode Presiden Joko Widodo yang kemudian dilanjutkan oleh Prabowo Subianto harus memerhatikan dampaknya kepada sektor swasta dan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM). Investasi di sektor industri pengolahan harus saling terhubung dengan infrastruktur.
"Karena terlihat bahwa besarnya belanja untuk infrastruktur belum berkorelasi terhadap peningkatan daya saing di sektor industri pengolahan. Investasi yang lebih berkualitas ini yang kita butuhkan. Karena investasi sekarang semakin sedikit korelasinya terhadap serapan tenaga kerja. Jadi, yang kita butuhkan adalah investasi yang lebih banyak menyerap tenaga kerja," tandas Bhima.
International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan kinerja ekonomi Indonesia akan tetap tinggi sebesar 5 persen pada 2024. Sedangkan tahun depan sedikit meningkat menjadi 5,1 persen di tengah beberapa risiko yang perlu diwaspadai. Seperti volatilitas harga komoditas, perlambatan pertumbuhan negara mitra dagang utama, dan spillover akibat kondisi high-for-longer pada keuangan global.
IMF memberikan rekomendasi untuk mempertahankan kehati-hatian kebijakan fiskal. Mereka mengapresiasi stance kebijakan moneter Indonesia. Dengan melanjutkan reformasi untuk melindungi ketahanan sektor keuangan dan mendukung pendalaman pasar keuangan.
Serta, menjembatani kesenjangan struktural untuk mencapai potensi pertumbuhan yang lebih tinggi dan inklusif untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Proyeksi positif IMF sejalan dengan asesmen Bank Indonesia (BI) yang memperkirakan bahwa perekonomian Indonesia tetap tumbuh dengan baik dan berdaya tahan terhadap dampak rambatan global.
"Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah untuk memitigasi risiko ketidakpastian global dengan tetap menjaga independensi dalam mencapai tujuan yang diamanatkan Undang-Undang. Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal juga diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sektor keuangan serta momentum pertumbuhan ekonomi," terang Kepala Departemen Komunikasi Erwin Haryono.
Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah masih optimistis target pertumbuhan di atas 5,1-5,2 persen masih dapat dicapai. Menurutnya, masih ada peluang untuk mencapai target tersebut. "Jadi, ini memang masih ada peluang, tetapi sejauh ini stabilitas dari perekonomian kita cukup mengarahkan kita ke sekitar 5,1 sampai 5,2 persen," ujarnya di Jakarta, Rabu (6/8).
Febrio menekankan, jika Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi dengan baik, hal tersebut akan menjadi modal penting bagi negara untuk terus melangkah maju di masa depan. Untuk mendorong laju pertumbuhan konsumsi masyarakat pada dua kuartal terakhir tahun ini, masih bisa mengandalkan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).
"Kan kita sudah ada yang sekarang PPN DTP untuk rumah. Itu kita berikan untuk rumah sampai rumah yang harga Rp 5 miliar tetapi kita berikan insentifnya sampai Rp 2 miliar pertama," katanya.
Sepanjang semester I 2024, Febrio mengatakan, kebijakan PPN DTP per Juni 2024 yang sebesar 100 persen itu telah mampu menggerakkan laju pertumbuhan sektor konstruksi hingga investasi. Maka, ia menganggap, kebijakan lanjutan Juni-Desember dengan PPN DTP yang ditanggung 50 persen masih bisa mendorong konsumsi.