JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan akan melemah pada perdagangan Rabu (30/9), setelah sebelummya ditutup melemah 3 poin menjadi Rp 17.981 per dollar AS pada perdagangan Selasa (29/9).

Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan pergerakan rupiah pada hari ini akan dipengaruhi oleh sentimen luar dan dalam negeri.

"Untuk perdagangan (30/9) mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp 17.980 - Rp 18.030,” ujar Ibrahim keterangan yang diterima, Rabu (30/9).

Ibrahim mengatakan, tingginya harga minyak juga menjadi perhatian pelaku pasar karena berpotensi meningkatkan tekanan inflasi global. Kondisi tersebut dapat mendorong pelaku pasar memperhitungkan adanya pengetatan kebijakan moneter lanjutan oleh The Fed.

Baca Juga: Tak hanya Travel, Standar Tarif Rp 27 Juta Berlaku juga untuk Umrah Mandiri

Sentimen tersebut muncul setelah The Fed menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuan 15-16 September lalu. Kenaikan tersebut menjadi yang pertama dalam tiga tahun terakhir.

Berdasarkan data CME FedWatch, pasar kini melihat peluang sekitar 70 persen untuk kenaikan suku bunga pada pertemuan Oktober. Ekspektasi tersebut turut dipengaruhi serangkaian pernyataan bernada hawkish dari sejumlah pejabat The Fed pada pekan lalu.

Selain kebijakan The Fed, pelaku pasar juga akan mencermati sejumlah data ekonomi Amerika Serikat (AS) yang berpotensi memengaruhi arah kebijakan moneter.

"Para pelaku pasar akan mencermati data inflasi Personal Consumption Expenditures (PCE) yang dijadwalkan akan dirilis pada hari Rabu, data ISM Purchasing Managers’ Index (PMI) pada hari Kamis, serta data Nonfarm Payrolls (NFP) pada hari Jumat," ujarnya.

Dari dalam negeri, pasar akan mencermati pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 menjadi undang-undang (UU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu (30/9).

Pengesahan RAPBN 2027 dilakukan melalui Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR. Sebelumnya, pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR telah menyepakati asumsi ekonomi makro, target indikator kesejahteraan, serta postur APBN 2027 dalam Pembicaraan Tingkat I.

Ibrahim mengatakan target pertumbuhan ekonomi 6 persen diperlukan untuk memperbesar kapasitas perekonomian nasional. Salah satu strategi pemerintah adalah meningkatkan nilai tambah ekspor dan mendorong investasi.

Baca Juga: Masinis KA Argo Bromo Jadi Tersangka Tabrakan Maut dengan KRL, KAI Kooperatif Ikuti Proses Hukum

Dalam tata kelola ekspor, Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan sejumlah kebijakan, di antaranya ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia, kebijakan retensi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), serta pembentukan bursa mineral komoditas.

"Target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen yang disepakati itu dibutuhkan untuk memperbesar kue ekonomi Indonesia. Salah satu strategi yang digunakan pemerintah adalah memperbesar nilai tambah ekspor dan investasi," pungkasnya.