JawaPos.com — Perkumpulan Agen Asuransi Indonesia (PAAI) meminta pemerintah mengkaji kembali mekanisme perpajakan bagi agen asuransi, terutama ketika penghasilan bruto melewati batas Rp 4,8 miliar. PAAI menilai perubahan mekanisme tersebut berpotensi menimbulkan lonjakan beban administrasi bagi agen.
Aspirasi itu disampaikan PAAI dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Baca Juga: Tak Cuma Asuransi Konvensional, Danantara Bidik Merger BUMN Asuransi Syariah
Saat ini, wajib pajak orang pribadi yang menjalankan pekerjaan bebas dengan peredaran bruto di bawah Rp4,8 miliar dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN), dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan DJP. Jika melewati batas tersebut, wajib pajak tidak lagi dapat menggunakan NPPN dan harus menyelenggarakan pembukuan.
Ketua Divisi Investasi & Perpajakan PAAI, Henny Esther Dondocambey, mengatakan organisasi tersebut tidak meminta penghapusan kewajiban pajak, tetapi mengusulkan mekanisme yang dinilai lebih sesuai dengan karakter penghasilan agen.
Baca Juga: Prudential Catat Premi Asuransi Kumpulan Rp361 Miliar di Semester I 2026
Baca Juga: Perkuat Posisi di Industri Asuransi, Tugu Insurance Catat Laba Bersih Rp711,06 Miliar
“PAAI mendukung kepatuhan perpajakan dan penerimaan negara. Yang kami dorong bukan penghapusan pajak, tetapi mekanisme yang lebih adil, terukur, sederhana, dan sesuai dengan karakter penghasilan profesi keagenan,” ujar Henny.
Selain persoalan NPPN, PAAI menyoroti pemotongan PPh Pasal 21 bagi agen yang berstatus bukan pegawai. PAAI mengusulkan mekanisme kumulatif tahun berjalan atau true-up agar kredit pajak lebih mendekati kewajiban tahunan dan mengurangi risiko kurang bayar saat pelaporan SPT.
PAAI juga mengusulkan opsi safe harbour dengan basis penghasilan neto normatif 52,5 persen dari bruto untuk dikaji bagi agen di atas ambang tertentu. Organisasi tersebut menegaskan angka itu bukan tarif pajak, melainkan usulan basis penghasilan neto yang masih perlu divalidasi melalui data biaya aktual dan kajian fiskal.
Baca Juga: Biaya Kesehatan Naik 17,8 %, Dunia Asuransi Hadapi Tantangan Besar
“Semangatnya bukan meminta kontribusi kepada negara dikurangi. Yang kami cari adalah kepastian serta mekanisme administrasi yang lebih sederhana dan terukur,” imbuh Henny.
Anggota Komisi XI DPR RI turut mendalami persoalan perpajakan agen asuransi dalam forum tersebut. PAAI berharap pembahasan dapat dilanjutkan bersama Direktorat Jenderal Pajak dan pemangku kepentingan terkait untuk mencari mekanisme yang lebih sesuai dengan karakter profesi agen.
PAAI juga mengusulkan insentif untuk mendorong masyarakat memasuki profesi agen asuransi secara formal dan berlisensi, antara lain melalui penyederhanaan administrasi dan pengembangan kompetensi.