JawaPos.com - Fatima El Mansouri menempuh perjalanan panjang sebelum akhirnya ditunjuk menjadi perdana menteri Maroko. Berawal dari pengacara yang menangani transaksi komersial dan properti, ia kemudian menjadi wali kota perempuan pertama Marrakech, masuk parlemen, menduduki kursi menteri, hingga memimpin partai yang memenangkan pemilu 2026.
Raja Mohammed VI menunjuk Mansouri, 50, untuk membentuk pemerintahan baru setelah partainya, Authenticity and Modernity Party (PAM), memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan parlemen. Penunjukan itu sekaligus menjadikannya perempuan pertama yang memimpin pemerintahan Maroko.
Namun, perjalanan politik Mansouri tidak hanya dibentuk oleh jabatan yang pernah diembannya. Latar belakang keluarga, pendidikan di Prancis dan Amerika Serikat, pengalaman sebagai pengacara, serta kiprahnya selama bertahun-tahun di politik lokal dan nasional ikut membentuk sosoknya di panggung politik Maroko.
Lahir dari Keluarga Pejabat Marrakech
Melansir Al Monitor, Rabu (30/9), Mansouri lahir di Marrakech pada 3 Januari 1976. Ia berasal dari keluarga yang memiliki akar di wilayah Rhamna, dekat Marrakech.
Ayahnya, Abderrahmane El Mansouri, merupakan pejabat lokal di Marrakech sebelum kemudian ditunjuk sebagai duta besar Maroko untuk Uni Emirat Arab.
Lingkungan keluarga tersebut membuat Mansouri tumbuh dekat dengan dunia pemerintahan dan kehidupan politik lokal.
Namun, sebelum memasuki politik, ia lebih dulu menempuh pendidikan dan membangun karier di bidang hukum.
Menurut biografi Mansouri yang diterbitkan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), ia bersekolah di institusi pendidikan berbahasa Prancis di Marrakech.
Setelah itu, Mansouri melanjutkan studi hukum di Universitas Montpellier, Prancis. Ia kemudian memperoleh gelar hukum bisnis Anglo-Amerika dari Pace University di New York serta gelar hukum privat dari Universitas Mohammed V di Rabat.
Pernah Menjadi Pengacara Properti dan Transaksi Komersial
Setelah kembali ke Maroko, Mansouri bekerja sebagai pengacara dengan fokus pada transaksi komersial dan real estat.
Karier tersebut kemudian menjadi salah satu dasar keterlibatannya dalam politik. Mansouri mulai aktif melalui Movement of All Democrats, organisasi yang kemudian menjadi cikal bakal Authenticity and Modernity Party atau PAM.
PAM didirikan pada 2008 dan secara umum diposisikan sebagai partai berhaluan tengah. Partai tersebut antara lain muncul sebagai alternatif terhadap Justice and Development Party (PJD), partai Islamis yang memimpin pemerintahan Maroko pada periode 2011 hingga 2021.
Usia 33 Tahun Sudah jadi Wali Kota Marrakech
Karier politik Mansouri berkembang cepat.
Pada 2009, ketika berusia 33 tahun, ia terpilih menjadi wali kota Marrakech. Mansouri mencatat sejarah sebagai perempuan pertama yang memimpin kota tersebut.
Dua tahun kemudian, ia masuk ke tingkat politik nasional setelah terpilih menjadi anggota House of Representatives. Mansouri menjalani dua periode sebagai anggota parlemen, yakni 2011-2016 dan 2016-2021.
Di internal PAM, posisinya juga semakin kuat. Ia memimpin National Council partai tersebut dari 2015 hingga 2024.
Setelah pemilu 2021, Mansouri kembali menduduki jabatan wali kota Marrakech. Pada tahun yang sama, ia masuk pemerintahan Perdana Menteri Aziz Akhannouch sebagai Menteri Perencanaan Wilayah Nasional, Perencanaan Kota, Perumahan dan Kebijakan Perkotaan.
Posisi tersebut membuat pengalaman politik lokal dan latar belakang hukumnya bertemu dengan tanggung jawab pemerintahan nasional.
Dari Menteri hingga Memimpin PAM
Karier Mansouri di PAM kembali berkembang pada 2024 ketika ia menjadi koordinator kepemimpinan kolektif partai.
Pada 2026, ia memimpin PAM dalam kampanye pemilihan parlemen. Partai tersebut kemudian menjadi peraih suara terbanyak dalam pemilu.
Hasil itu membuka jalan bagi Mansouri untuk mendapatkan mandat membentuk pemerintahan baru.
Dalam sistem politik Maroko, raja memiliki kewenangan menunjuk perdana menteri, tetapi calon tersebut harus berasal dari partai yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilu parlemen.
Karena PAM tidak memperoleh mayoritas mutlak, pekerjaan pertama Mansouri sebagai calon kepala pemerintahan adalah membangun koalisi dengan partai lain.
Janji 1 Juta Lapangan Kerja
Persoalan ekonomi menjadi salah satu agenda utama yang dibawa Mansouri dan PAM dalam pemilu 2026.
PAM menjadikan lapangan kerja dan daya beli rumah tangga sebagai tema utama kampanyenya. Partai tersebut menjanjikan penciptaan 1 juta lapangan kerja dalam lima tahun, disertai peningkatan investasi di sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan upah.
Agenda tersebut datang ketika persoalan kesempatan kerja menjadi perhatian besar di kalangan anak muda Maroko.
Pada 2025, demonstrasi yang dipimpin kaum muda awalnya berkaitan dengan kondisi layanan kesehatan dan rumah sakit, tetapi kemudian meluas dengan tuntutan perbaikan pendidikan dan keadilan sosial.
Data High Commission for Planning Maroko menunjukkan tingkat pengangguran penduduk berusia 15-24 tahun meningkat dari 36,7 persen pada 2024 menjadi 37,2 persen pada 2025.
Angka tersebut menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi pemerintahan baru Mansouri.
Pernah Dituding Konflik Kepentingan
Perjalanan politik Mansouri juga pernah diwarnai tuduhan konflik kepentingan.
Pada Juli 2025, ia menghadapi tuduhan terkait penjualan tanah milik keluarganya di sekitar Marrakech pada 2023. Tuduhan tersebut beredar melalui dokumen yang dibocorkan dan dikaitkan dengan kelompok peretas Jabaroot.
Mansouri membantah melakukan pelanggaran. Ia mengatakan tanah tersebut merupakan warisan keluarganya dan transaksi itu tidak berkaitan dengan posisinya di pemerintahan.
Sebelumnya, Mansouri juga pernah membantah tuduhan serupa yang berkaitan dengan transaksi tanah di Marrakech dan menyebut tuduhan tersebut sebagai fitnah.
Kontroversi tersebut menjadi bagian dari rekam jejak politik Mansouri, meski ia tetap melanjutkan kariernya hingga mencapai posisi tertinggi dalam pemerintahan Maroko.
Tantangan Politik dan Ekonomi di Depan Mata
Kini, Mansouri menghadapi pekerjaan yang jauh lebih besar dibandingkan ketika pertama kali menjadi wali kota Marrakech pada usia 33 tahun.
Di dalam negeri, pemerintahannya harus menjawab persoalan lapangan kerja, daya beli, upah, kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial.
Pada saat bersamaan, Maroko sedang mempersiapkan diri menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2030 bersama Spanyol dan Portugal. Agenda tersebut membawa kebutuhan investasi besar untuk pembangunan berbagai fasilitas dan infrastruktur.
Di luar negeri, ruang gerak pemerintah juga memiliki karakter berbeda karena monarki tetap memegang kewenangan utama dalam urusan luar negeri dan pertahanan.
Dengan pengalaman hampir dua dekade di pemerintahan lokal, parlemen, kementerian dan kepemimpinan partai, Mansouri kini memasuki babak baru dalam karier politiknya.
Penunjukannya bukan hanya menandai sejarah baru bagi perempuan dalam politik Maroko, tetapi juga menempatkan seorang politikus dengan pengalaman panjang di pemerintahan lokal dan nasional pada posisi yang harus menjawab tekanan ekonomi serta tuntutan sosial yang semakin kuat.