JawaPos.com - Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi akan berjanji menyusun strategi komprehensif untuk menghadapi penurunan populasi sebelum akhir tahun. Rencana tersebut akan disampaikan dalam pidato kebijakan pada sidang luar biasa parlemen Jepang pekan depan.

Dilansir dari Kyodo, Kamis (1/10), pidato Takaichi yang dijadwalkan pada Senin juga diperkirakan memuat komitmen untuk tidak mengandalkan penerbitan obligasi guna membiayai rencana sementara memangkas pajak konsumsi makanan. Pemerintah juga akan meningkatkan investasi di bidang manajemen risiko menghadapi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah dan ancaman bencana alam yang semakin parah.

Menurut sumber yang mengetahui persoalan tersebut, Takaichi akan menyebut populasi Jepang yang menua dan menyusut sebagai "krisis nasional yang berlangsung secara perlahan".

Hasil final sensus penduduk 2025 yang diumumkan Selasa menunjukkan populasi Jepang turun 2,5 persen dibandingkan 2020.

Terkait rencana memangkas pajak konsumsi produk makanan dari 8 persen menjadi 1 persen selama dua tahun mulai April, Takaichi akan menyebut kebijakan tersebut sebagai upaya untuk "memberikan sedikit lebih banyak ruang bagi keuangan rumah tangga".

Pemangkasan pajak tersebut ditujukan untuk melindungi keluarga dari dampak inflasi. Namun, kondisi fiskal Jepang diperkirakan menjadi salah satu isu utama dalam pembahasan sidang parlemen yang dijadwalkan berlangsung selama 69 hari hingga 12 Desember.

Dalam pidatonya, Takaichi juga akan memaparkan strategi pemerintah untuk menyusun rencana implementasi sebelum akhir tahun. Rencana tersebut akan mengatur arah investasi domestik selama lima tahun ke depan sebagai bagian dari strategi mendorong pertumbuhan melalui investasi di industri-industri utama.

Dalam pengelolaan fiskal, Takaichi akan mengatakan pemerintah akan mengelola keseimbangan primer berdasarkan periode beberapa tahun, bukan hanya dalam satu tahun anggaran.

Jika kondisi ekonomi atau pasar berbeda dari perkiraan pemerintah, dia akan mengatakan pemerintah akan menganalisis dampaknya dan "mengambil langkah yang diperlukan secara fleksibel".

Dalam kebijakan luar negeri, Takaichi diperkirakan akan menyebut Tiongkok sebagai "negara tetangga yang penting" bagi Jepang. Pernyataan tersebut muncul di tengah memburuknya hubungan kedua negara setelah pernyataannya di parlemen pada November tahun lalu mengenai kemungkinan serangan Beijing terhadap Taiwan memicu respons pasukan pertahanan Jepang untuk mendukung Amerika Serikat.

Takaichi akan mengatakan Jepang akan secara komprehensif mendorong hubungan strategis yang saling menguntungkan dengan Tiongkok. Pada saat yang sama, Jepang akan "menyampaikan apa yang harus disampaikan" terkait persoalan keamanan yang muncul dari aktivitas maritim Tiongkok.

Pemerintah Jepang saat ini juga menekankan pentingnya penguatan hubungan dengan berbagai negara dan mempertahankan tatanan internasional berbasis aturan. Kantor Perdana Menteri Jepang sebelumnya menyatakan pemerintahan Takaichi akan terus memperkuat diplomasi strategis dan kerja sama dengan negara-negara mitra.

Takaichi juga diperkirakan menyatakan dukungan terhadap Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang presidennya, warga negara Jepang Tomoko Akane, menjadi target sanksi Amerika Serikat.

Dalam pidatonya, Takaichi akan menyerukan agar tatanan internasional yang berlandaskan aturan dipertahankan dan diperkuat.