JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman meminta Kapolri yang baru, Jenderal Pol Suyudi Ario Seto memastikan anggotanya tidak lagi bersikap represif terhadap rakyat kecil.
Menurut dia, tugas Jenderal Suyudi ke depan cukup berat untuk mengembalikan marwah Polri sebagai pelayan masyarakat, sebagai lembaga penegak hukum, bukan justru dijadikan alat kekuasaan.
”Harus ada reformasi kultural Polri, dari arogansi ke pelayanan,” kata Benny dilansir dari Antara.
Baca Juga: Kronologi Gangguan Eskalator Stasiun Duri Makan Korban: Jalan Mundur, Penumpang Berjatuhan
Selain itu, dia meminta agar Suyudi menghilangkan kultur buruk di tubuh Korps Bhayangkara, seperti kebiasaan no viral, no justice, pungutan liar, pemerasan, dan masalah beking.
”Polri harus menerapkan penegakan hukum yang tajam ke atas, namun humanis ke bawah. Rakyat melihat selama ini hukum kita tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kasus besar seperti judi online, jaringan narkoba, tambang ilegal, TPPO, seringk hanya eksekutor yang ditangkap,” tandas Benny.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike berharap, Kapolri memperkuat pengamanan dan penegakan hukum di ibu kota.
Baca Juga: Groundbreaking Penataan Blok M Hub akan Dilakukan Pemprov DKI Pekan Depan
Pengalaman Suyudi di jajaran Polda Metro Jaya dinilai menjadi modal untuk memahami karakteristik keamanan Jakarta.
Suyudi sebelumnya pernah menjabat Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kapolsek Metro Pasar Minggu, hingga Wakapolda Metro Jaya.
Menurut Yuke, pengalaman tersebut penting menghadapi dinamika Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional sekaligus kawasan megapolitan.
”Dinamika keamanan Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional dan kawasan megapolitan memerlukan perhatian serta pendekatan penegakan hukum yang taktis, modern, dan humanis,” ujar Yuke.
Dia meminta pengamanan preventif di wilayah rawan kejahatan diperkuat.
Salah satunya melalui patroli terjadwal untuk menekan begal, tawuran remaja, geng motor, dan balap liar yang kerap meresahkan warga, khususnya pada malam hari.
Baca Juga: Polisi siapkan 2.820 Personel Keamanan jelang Laga Vietnam-Pakistan di GBK
Yuke juga mendorong penguatan sinergi antara Polda Metro Jaya dan Pemprov DKI Jakarta.
Kolaborasi dapat dilakukan bersama Satpol PP dan Dinas Perhubungan (Dishub), terutama dalam penegakan hukum lalu lintas melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), penertiban jalur khusus Transjakarta, pengawasan kawasan berorientasi transit (TOD), hingga penataan kawasan padat penduduk.
Selain keamanan jalanan, pemberantasan narkoba juga menjadi perhatian.
Baca Juga: PT MRT Jakarta Jajaki Pengembangan TOD di Kawasan Glodok dengan Calon Investor dari Singapura
Pengalaman Suyudi sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) diharapkan dapat memperkuat pemberantasan peredaran narkoba di Jakarta.
Penindakan terhadap judi daring dan pinjaman daring ilegal juga dinilai perlu ditingkatkan karena menyasar masyarakat perkotaan.
Sebagai pusat kegiatan politik nasional, lanjut Yuke, Jakarta membutuhkan situasi yang kondusif.
Baca Juga: Wali Kota New York Kagum Cara Jakarta Atasi Macet, DTKJ Buka Suara soal Kondisi Riil
Karena itu, netralitas dan profesionalisme kepolisian harus tetap dijaga dalam mengawal berbagai agenda publik sekaligus menciptakan iklim yang mendukung investasi.
”Rekam jejak Jenderal Suyudi di Jakarta sangat kuat. Kami di DPRD DKI siap berkolaborasi erat dengan Mabes Polri dan Polda Metro Jaya demi menghadirkan rasa aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh warga Jakarta,’’ imbuh Yuke.