JawaPos.com - Pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merespons Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (13/10). Inspektorat Utama BNPB diminta melakukan penelusuran internal dan mengamankan dokumen.

”⁠Pimpinan BNPB telah menginstruksikan Inspektorat Utama untuk melakukan penelusuran internal dan pengamanan dokumen sebagai bentuk pengawasan melekat,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan saat dikonfirmasi.

Menurut Berton, instansinya menghormati proses hukum oleh KPK yang dilakukan terhadap sejumlah pejabat BNPB melalui operasi senyap hari ini. BNPB memastikan tidak akan melakukan intervensi atas proses penegakan hukum yang sedang berjalan. 

”BNPB tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apapun terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan APH,” ujarnya.

Baca Juga: Belanja Halal Global Tembus USD 2,6 Triliun, Indonesia Berpeluang Jadi Pemain Utama

Berton juga memastikan, pihaknya menghormati sepenuhnya proses dan prosedur hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Namun, BNPB juga menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dalam proses hukum yang dilaksanakan oleh Lembaga Antirasuah.

”BNPB berkomitmen kooperatif dan akan memberikan dukungan data serta akses informasi yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” imbuhnya. 

Di luar proses hukum yang berjalan, BNPB meminta masyarakat dan media massa menunggu hasil proses penegakan hukum di KPK tanpa berspekulasi. Berton menjamin, instansinya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola, integritas, dan penguatan pengawasan internal.

Sebelumnya, KPK memastikan jajarannya melakukan OTT terhadap sejumlah pejabat BNPB. Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan hal itu saat dikonfirmasi oleh awak media. Dia membenarkan ada kegiatan lapangan yang tidak lain adalah OTT.

”Benar ada kegiatan lapangan oleh pegawai KPK,” imbuhnya saat dikonfirmasi terkait OTT tersebut.