JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani membuka perhelatan Indonesia-Africa Parliamentary Forum (IAPF) yang digelar di Bali, pada Minggu (1/9). Dalam acara forum parlemen Indonesia dengan negara-negara Afrika itu, Puan menyinggung soal sejarah panjang Indonesia-Afrika yang terjalin sejak Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada 1955 saat era kepemimpinan Presiden Sukarno.

 

"Terima kasih atas kehadiran para Pimpinan dan Anggota Parlemen dari negara-negara Afrika pada Indonesia-Africa Parliamentary Forum,” kata Puan, Minggu (1/9).

 

Adapun rangkaian IAPF diselenggarakan sejak 31 Agustus hingga 2 September 2024 di Bali di mana pembukaan acara pagi ini berlangsung di Hotel Grand Hyatt, Nusa Dua. Selain Indonesia, acara ini dihadiri oleh delegasi parlemen dari 20 negara di Afrika yang sebagian dipimpin langsung oleh ketua parlemennya.

 

 

Beberapa negara Afrika yang hadir itu antara lain dari Algeria, Angola, Benin, Burundi, Djibouti, Eswatini, Ghana, Kenya, Malawi, Mauritius, Morocco, Nigeria, Tanzania, Tunisia, Zimbabwe, Ethiopia, Libya, Mozambique, Somalia, dan South Africa.

 

Lewat IAPF, Puan mengatakan Indonesia dan negara-negara Afrika memulai babak dan lembaran baru. Ia kemudian menyinggung pelaksanaan KAA di mana Indonesia menjadi salah satu negara pelopornya.

 

“Tahun 1955, 69 tahun lalu, Konferensi Asia Afrika (KAA) telah menjadi tonggak sejarah untuk memupuk persaudaraan dan solidaritas di antara bangsa-bangsa di Asia dan Afrika,” tuturnya.

 

 

KAA yang dibuka oleh Presiden pertama RI Sukarno merupakan sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika, yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung Merdeka, Bandung, dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia-Afrika serta melawan kolonialisme atau neokolonialisme.

 

“Solidaritas saat itu adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan negara-negara di Asia dan Afrika,” tegas Puan.

 

 

Berbeda dengan ketika pelaksanaan KAA, Puan mengatakan kondisi saat ini berbeda. Menurutnya, jika pada 1955 Pemerintah berperan dominan dalam mendorong kerja sama Asia-Afrika, saat ini tahun 2024 Parlemen merupakan faktor penting untuk mendorong kerja sama kedua benua.

 

“Jika pada tahun 1955, keputusan penting diambil pemerintah, saat ini Pemerintah perlu berkonsultasi dengan Parlemen untuk melakukan kerja sama internasional,” pungkas Puan.