JawaPos.com - Ratusan kepala daerah akan mulai mengikuti pembekalan atau retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025. Mereka menjalani pembekalan setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2) kemarin.

 

Anggota Komisi II DPR RI fraksi PKB, Mohammad Toha mendukung retret bagi kepala daerah yang akan digelar di Magelang, Jawa Tengah. Pembekalan itu diharapka jadi sarana seluruh kepala daerah memahami Asta Cita yang menjadi visi misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

 

"Dengan retret ini, kepala daerah diharapkan bisa memahami Asta Cita dan visi misi Presiden Prabowo, sehingga mereka mendukung semua kebijakan dan program pemerintah," kata Mohammad Toha kepada wartawan, Jumat (21/2).

 

 

Retret kepala daerah memang tidak diatur secara khusus dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  Namun, UU ini mengatur tentang kewenangan kepala daerah dalam mengelola pemerintahan daerah, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah. 

 

"Retret kepala daerah dapat dimaknai sebagai kegiatan yang terkait dengan pengembangan kapasitas dan peningkatan kinerja kepala daerah," ucap Toha.

 

Menurut Toha, retret sangat bermanfaat membantu kepala daerah untuk membangun kinerja di daerahnya masing-masing-masing, seperti meningkatkan kinerja, mengelola pemerintahan, meningkatkan kerjasama, mengembangkan strategi dan rencana aksi, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat, mengembangkan inovasi dan solusi kreatif.

 

"Setiap kepala daerah memang memiliki RPJMD sesuai janji kampanye politik kepala daerah  masing-masing, tapi pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan daerah. Apalagi ada kewajiban Pemerintah pusat memberikan dana bantuan kepada pemerintah daerah," terang anggota DPR RI empat periode itu.

 

Legislator asal Dapil Jawa Tengah V itu mengatakan, retret yang digagas Presiden Prabowo sangat visioner dalam kaitan peran pemerintah pusat terhadap Pemda dalam hal peningkatan kualitas pelayanan, pengawasan dan pengembangan kapasitas. 

 

 

"Retret kepala daerah menunjukkan keseriusan Presiden Prabowo menjalankan pemerintahan sesuai undang-undang yang mengedepankan peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai  Program Asta Cita," ujar Toha.

 

Mantan Wakil Bupati Sukoharjo itu mengimbau agar tidak ada kepala daerah yang mbalelo (memberontak) atau berniat tidak hadir dalam kesempatan yang sangat berharga ini. 

 

"Sebagai mantan kepala daerah, saya percaya retret kepala daerah dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja, kapasitas, dan kepemimpinan kepala daerah," pungkas Toha.