JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tengah bersilang pendapat dengan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi alias Kang Demul (KDM).
Silang pendapat itu bermula dari soal dana Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengendap sejumlah Rp 4,17 triliun.
Purbaya mengetahui adanya dana Pemda yang mengendap di bank usai mendapatkan data dari Bank Indonesia (BI). Purbaya meyakini dana tersebut valid, sehingga meminta para gubernur untuk memeriksa kembali data mereka.
"Itu data dari BI, itu dicek sama BI, harusnya betul seperti itu. Mereka harus cek lagi seperti apa dana di perbankan mereka," kata Purbaya di Kemenkeu, Jakarta, Rabu (22/10).
Purbaya menegaskan, data yang dimiliki BI dipastikan valid, khususnya terkait dana pemda yang tersimpan di perbankan. Sebab, BI menerima laporan keuangan secara rutin dari perbankan, sehingga ia meyakini akurasi data tersebut.
“Itu kan data dari bank sentral, laporan dari bank yang disampaikan setiap saat ke BI. Harusnya itu yang betul,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mendatangi kantor BI di kawasan Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Rabu (22/10).
Kedatangannya untuk memastikan kebenaran informasi mengenai dana triliunan rupiah milik Pemprov Jabar yang disebut mengendap di bank.
Dedi menegaskan tidak ada dana sebesar itu yang mengendap. Ia menjelaskan, perbedaan data disebabkan oleh perbedaan waktu pelaporan antara Kemendagri dan BI. “Adapun data dari BI itu adalah data pelaporan keuangan per 30 September,” tuturnya.
Pemotongan TKD
Perdebatan KDM dengan Purbaya, rupanya bukan kali ini saja. KDM tidak ikut saat 18 gubernur ramai menyampaikan protes kepada Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa terkait pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD).
Mereka yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu datang langsung ke kantor Kemenkeu di Jakarta Pusat, Selasa (7/10).
Mereka yang datang di antaranya Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, hingga Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.
Namun, tak ada KDM dalam pertemuan para gubernur dengan Menkeu Purbaya. Padahal, pertemuan itu membahas penurunan TKD pada APBN 2026.
Pemerintah awalnya hanya menganggarkan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 650 triliun untuk tahun depan, atau lebih rendah 29 persen dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp 919 triliun.
Kebijakan itu sempat memicu gejolak di daerah, lantaran banyak pemerintah daerah langsung menaikkan tarif pajak secara signifikan untuk menutup potensi kekurangan anggaran.
Menanggapi situasi tersebut, Purbaya yang baru dilantik pada Senin (8/9), akhirnya memutuskan untuk menambah alokasi dana TKD sebesar Rp 43 triliun, sehingga totalnya naik dari Rp 650 triliun menjadi Rp 693 triliun untuk tahun depan.
Pamer Realisasi APBD Jabar terbaik
KDM menyampaikan bahwa realisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jabar menjadi yang tertinggi secara nasional.
Ia menyebut daya serap anggaran Pemprov Jabar hingga Desember mendatang diperkirakan mencapai Rp 7,5 triliun.
Menurut KDM, kemungkinan sumber keuangan yang masuk mencapai Rp 6,5 triliun, sementara persediaan kas daerah tercatat sebesar Rp 2,5 triliun.
“Berarti sembilan (triliun), saya bilang. Itu masih ada sisa,” ujar Dedi di Bandung, Senin (20/10).
Meski demikian, Dedi menolak disebut sebagai daerah dengan realisasi APBD tertinggi. Ia menilai capaian tersebut masih harus terus ditingkatkan karena masih ada dana yang belum terealisasi sepenuhnya.
“Sehingga hari ini saya instruksikan, walaupun kita sudah dikatakan sistem pengelolaan keuangan, belanja, dan realisasi pendapatan paling tinggi, saya nggak mau dikatakan yang paling tinggi. Saya masih paling rendah,” pungkasnya.