JawaPos.com – Sekjen Laskar Merah Putih Abdul Rachman Thaha menyatakan, pergantian pucuk pimpinan Polri menjadi momentum untuk melakukan pembenahan di tubuh institusi kepolisian.

Presiden Prabowo menunjuk Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri.

Abdul Rachman Thaha menilai penunjukan itu tidak berdasar kedekatan pribadi karena sebelumnya disebut-sebut Prabowo akan menunjuk salah satu Kapolda dari Indonesia tengah Kapolri.

Baca Juga: Soal Aturan Detail Transportasi Berbasis Aplikasi, Menhub Ajukan Revisi UU LLAJ

”Patut diharapkan, pengangkatan Kapolri yang tidak berdasar kedekatan itu menjadi penanda awal upaya Presiden Prabowo mengembalikan Polri ke lintasan kerja yang semestinya. Ini langkah koreksi besar terhadap pembusukan korps Tribrata oleh penguasa sebelumnya,” papar Abdul Rachman Thaha.

Menurut dia, sekarang giliran Suyudi Ario Seto membuktikan diri sanggup mendekonstruksi lalu merekonstruksi Polri yang telah dideligitimasi dari dalam secara sistematis dan terus-menerus oleh oknum tertentu.

”Dengan dasar berpikir sedemikian rupa, sebetulnya saya menyayangkan bahwa pemurnian Polri dari politik partisan tidak tercantum eksplisit dalam agenda prioritas Kapolri yang baru,” tandas Abdul Rachman Thaha.

Baca Juga: BMKG Perkirakan Hujan Ringan Mendominasi Sejumlah Wilayah Indonesia Senin Ini

Dia menyatakan, tagline Polri bersama masyarakat memang cukup menjanjikan.

”Tinggal lagi turunan dan penerapan tagline itu harus dirumuskan serta dikawal ketat agar tidak terulang Polri terasa lebih dekat bersama penguasa, bersama politikus, bersama oligarki, ketimbang bersama masyarakat,” ungkap Abdul Rachman Thaha.

Ketangguhan pribadi Jenderal Suyudi merupakan kunci terealisasinya Polri bersama masyarakat secara konsekuen.

”Pada sisi itu, semoga keteguhan pribadi Jenderal Hoegeng menitis ke Kapolri Jenderal SAS,” ucap Abdul Rachman Thaha.

Sebagai parameter kesungguhan Kapolri SAS pada semboyan Polri bersama masyarakat, Abdul Rachman Thaha ada sejumlah kasus yang patut diprioritaskan Polri.

Seperti kasus dugaan penganiayaan terhadap Ilma Sani Fitriana, kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, dan kasus dugaan pidana KPU terkait pelolosan cawapres Gibran.

Baca Juga: DKPP Terima 2 Aduan soal Polemik Ijazah Wapres Gibran, Pimpinan KPU dan Bawaslu Diadukan

”Polri juga perlu meningkatkan kerja sama dengan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk pengungkapan kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat,” papar Abdul Rachman Thaha.

”Saya minta Kapolri Jenderal SAS Takutlah pada Allah SWT, bukan pada penguasa. Saya yakin Jenderal SAS tidak akan pernah takut kehilangan jabatan," tandas Abdul Rachman Thaha.

"Masyarakat membutuhkan nama baru sebagai cermin bahwa polisi yang layak diteladani tidak berhenti pada Jenderal Hoegeng,” ucap Abdul Rachman Thaha.

Baca Juga: Pemerintah Pakai Bantuan Cairan dari Brasil untuk Tangani Karhutla