KOMUNIKASI era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum mendapatkan pola yang pas. Lembaga baru di pemerintahan Prabowo ini sebetulnya peninggalan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) di ujung masa pemerintahannya. Kala itu masih bernama Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO)
Sewaktu Prabowo Subianto dilantik sebagai presiden pada 2024 nomenklatur Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO berubah menjadi Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI).
Uniknya, semenjak Kabinet Merah Putih dibentuk Prabowo bersama Gibran atau hingga dua tahun pemerintahan presiden kedelapan itu, sudah empat orang kepala yang memimpin badan tersebut.
Mulai dari Hasan Nasbi berlanjut ke Angga Raka Prabowo. Namun, dinamika komunikasi pemerintah tetap mengalami pasang surut. Program strategis pemerintah belum mampu dikomunikasikan dengan baik kepada publik.
Hal ini menunjukkan presiden yang dikenal dengan sebutan 08 itu tidak puas dan mempercayakan tugas anak ideologisnya itu kepada pakar komunikasi dan survei pemerintahan, yakni M Qodari.
Baca Juga: Syahganda Jadi Kepala Bakom RI, Siapkan Strategi Komunikasi Pemerintah Berbasis AI
M Qodari merupakan pendiri Indo Barometer. Semenjak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Joko Widodo (Jokowi) selama kerap tampil sebagai sosok yang membahas persepsi publik terhadap kebijakan publik dan isu-isu pemerintahan. Tidak jarang juga melakukan pemetaan (mapping) seperti apa kekuatan politik, kontestasi politik setiap hajatan lima tahunan. Mulai dari 2009, 2014, 2019, hingga 2024.
Pada akhirnya petualangan pemotretan Qodari terhadap dinamika politik di dalam negeri berujung masuk ke dalam kekuasaan. Dia pun didaulat Prabowo menjadi kepala Bakom menggantikan Angga Raka Prabowo pada 27 April 2026.
Tugas Qodari sepertinya tidak maksimal dalam mengatur ritme komunikasi pemerintah. Lima bulan kepemimpinan di Bakom sehingga harus digeser menjadi sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang dilantik di Istana Negara, Jakarta, pada 2 Oktober 2026.
Kali ini Bakom dipimpin Syahganda Nainggolan dan dibantu seorang wakil kepala Bakom, Fadli Hartono.
Baca Juga: Prabowo Lantik Syahganda Nainggolan jadi Kepala Bakom RI, Fadli Hartono Wakil
Lantas apa sebetulnya yang terjadi di Bakom sehingga tiga kali berganti kepemimpinan selama kurun waktu dua tahun? Apakah karena ada oknum deputi yang melakukan flexing atau tidak mampu mengorkestrasi narasi-narasi program-program andalan pemerintah ke hadapan publik?
Pada awal kepemimpinan Qodari di Bakom, publik dikejutkan dengan langkah yang merangkul media baru atau media homeless sebagai alternatif media komunikasi pemerintah. Sikap itu mendapat respons yang beragam dan memicu kontroversi. Seiring dengan waktu, kontroversi itu menjadi dingin.
Semenjak era Qodari, Bakom relatif rajin dan selalu menjadwalkan konferensi pers dan mendistribusikan pers rilis kepada media arus utama. Semua itu untuk memfasilitasi lembaga pemerintahan, baik itu kementerian, badan, maupun lembaga negara lainnya, dalam menyampaikan update-update terbaru di isu-isu yang digawangi lembaga tersebut.
Langkah itu sepertinya menjadi upaya memberikan porsi yang seimbang untuk setiap lembaga agar mendapat perhatian publik dari setiap kerja mereka.
Hanya saja publik tetap gaduh dengan program-program strategis Prabowo. Mulai dari makan bergizi gratis (MBG), koperasi merah putih di setiap desa atau kelurahan juga jumlahnya ribuan. Terakhir berdasar jumlah manajer koperasi desa (kopdes) yang mendapat surat penawaran kerja dan penempatan mencapai 28.261 orang.
MBG sejak awal pemerintahan hingga kini terus bergema. Kasus-kasus keracunan kerap menimpa siswa. Baik di tingkat SMP, SMP, hingga SMA atau setingkatnya. Reaksi publik terhadap dua program ini sangat besar. Apalagi program itu menyedot anggaran triliunan rupiah.
Kopdes yang sampai sekarang belum terlihat secara utuh beroperasi. Jika ada yang beroperasi baru seribuan dan diklaim transaksinya miliaran rupiah. Itu baru transaksi, belum dipotong pajak, biaya operasional, dan biaya lainnya. Apakah kopdes itu sudah membukukan laba?
Bagaimana dengan MBG dengan SPPG yang belakangan ini mulai dibekukan sementara oleh kepala BGN Sudaryono. Akan tetapi langkah itu tidak menghentikan kasus-kasus keracunan. MBG yang dialokasikan setiap anak katanya Rp 15 ribuan per orang, tetapi menu yang diterima setiap anak tidak sebesar demikian.
Lantas seperti apa bentuk pola dan pakem komunikasi dari Bakom ke depan yang dipimpin Syahganda Nainggolan dan Fadli Hartono?
Yang jelas, Syahganda Nainggolan mendapat titipan dari RI 1, yakni menjadikan komunikasi sebagai instrumen untuk memperkuat persatuan nasional.
Baca Juga: Gaya Hidup Mewah Disorot, Deputi II Bakom RI Timothy Ivan Triyono Mengundurkan Diri
Dalam konferensi pers setelah dilantik di Istana, Syahganda menyadari bahwa tugas komunikasi pemerintah ke depan tidak hanya sebatas menyampaikan program yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo. Lebih dari itu, menjembatani pemikiran Presiden Prabowo agar dapat dipahami masyarakat secara lebih utuh.
Syahganda sadar. Dari tugas yang diberikan Prabowo ada tantangan yang lebih besar, yakni bagaimana menjelaskan pemikiran yang menjadi dasar dari berbagai kebijakan Presiden. Masyarakat relatif lebih mudah melihat sebuah program ketika sudah dijalankan. Gagasan dan pemikiran yang melatarbelakangi sebuah kebijakan terkadang tidak sepenuhnya sampai kepada publik.
“Nah, pikiran-pikiran beliau itu adalah pikiran-pikiran konstitusional. Dan itu penting rakyat tahu semua,” begitu pernyataannya.
*) Ilham Safutra, wartawan JawaPos.com