JawaPos.com - Thailand menegaskan tetap berkomitmen mempertahankan kemitraan jangka panjang dengan produsen mobil Jepang meski kendaraan listrik (EV) asal Tiongkok terus meningkatkan pangsa pasar di negara tersebut. Pemerintah Thailand bahkan mendorong perusahaan Jepang memperbesar investasi, termasuk dalam pengolahan baterai EV bekas.
Dilansir dari Kyodo, Kamis (8/10), Menteri Perindustrian Thailand Varawut Silpa-archa mengatakan pemerintah akan menurunkan tarif cukai untuk EV yang diproduksi di dalam negeri dan menaikkan tarif bagi kendaraan yang menggunakan komponen dari luar negeri mulai akhir tahun ini.
Kebijakan tersebut diumumkan bulan lalu di tengah kekhawatiran produsen mobil Tiongkok menggunakan komponen dari Tiongkok sehingga kontribusinya terhadap lapangan kerja di Thailand dinilai lebih kecil.
Varawut mengatakan perubahan tarif tersebut bertujuan menciptakan "lapangan bermain yang setara". Pemerintah juga mempertimbangkan kandungan lokal kendaraan serta rantai pasokan dalam menentukan kebijakan tersebut.
"Kami berbicara tentang kandungan lokal dari komponen kendaraan dan juga mempertimbangkan rantai pasokan (lokal)," kata Varawut.
Dia menggambarkan hubungan perdagangan Thailand dan Jepang seperti sebuah pernikahan jangka panjang.
"Ada pasang surut, tetapi kami tidak berniat bercerai. Jepang tidak hanya datang, berinvestasi, lalu pergi, tetapi membangun fondasi dari bawah ke atas. Kekuatan Jepang adalah kekuatan Thailand," ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan ketika BYD Co. dan produsen mobil Tiongkok lainnya terus memperbesar pangsa pasar di Thailand yang dikenal sebagai "Detroit Asia".
Pangsa pasar perusahaan Jepang yang mencapai sekitar 85 persen pada 2020 diperkirakan turun di bawah 70 persen pada 2025. Angka tersebut berdasarkan data registrasi kendaraan Thailand dan survei perusahaan riset pasar Differential Thailand.
Thailand mulai mempercepat impor kendaraan listrik sejak 2022 dengan menurunkan tarif serta memberikan subsidi dan insentif pajak. Kebijakan itu bertujuan mendorong produsen asing menjual EV dengan harga terjangkau sekaligus mewajibkan mereka memulai produksi lokal setelahnya.
Produsen Jepang yang mulai masuk ke Thailand sejak 1960-an kini tertinggal dalam pengembangan EV. Toyota Motor Corp. misalnya, baru berencana mulai memproduksi versi listrik pikap Hilux di Thailand paling cepat tahun ini.
Sementara itu, Suzuki Motor Corp. telah menutup pabriknya di Thailand di tengah persaingan ketat dengan produsen mobil Tiongkok.
Meski demikian, Varawut menilai terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa masyarakat Thailand telah beralih sepenuhnya ke EV Tiongkok.
"Rakyat Thailand yang memandang mobil sebagai aset tidak hanya membeli mobil Jepang, tetapi mereka membeli 'kepercayaan'," katanya.
Popularitas EV memang terus meningkat, tetapi media lokal juga melaporkan adanya kekhawatiran terkait layanan purnajual dari sejumlah produsen EV Tiongkok.
Varawut juga mendorong produsen mobil Jepang lebih aktif dalam bisnis daur ulang baterai EV bekas di Thailand. Kebutuhan tersebut diperkirakan meningkat seiring bertambahnya jumlah kendaraan listrik dan limbah elektronik lainnya.
"Ada begitu banyak bidang di mana Jepang dapat membantu Thailand berkembang dalam bidang-bidang seperti ini," ujar Varawut.
Thailand kini mempertimbangkan pembangunan kawasan industri khusus untuk daur ulang. Fasilitas tersebut dipersiapkan untuk menghadapi peningkatan volume baterai EV bekas, panel surya, serta komponen elektronik lainnya.
Varawut mengatakan dirinya berencana mengunjungi fasilitas daur ulang di Jepang dalam perjalanan pada November mendatang. Kunjungan itu akan dilakukan bersamaan dengan pertemuan dengan mitranya dari Jepang untuk membahas kerja sama energi dan sektor industri lainnya.