JawaPos.com - Pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di lingkungan sekolah membutuhkan kebijakan yang melibatkan guru secara langsung.
Pengajar perlu mendapat pelatihan berkelanjutan agar mampu memanfaatkan teknologi tersebut secara efektif sekaligus mengajarkan penggunaannya secara bertanggung jawab kepada siswa.
Rekomendasi tersebut tertuang dalam laporan terbaru Cambridge University Press & Assessment (Cambridge) berjudul Shaping AI Policy and Practice in English Language Teaching.
Laporan itu menyoroti pentingnya kolaborasi antara pembuat kebijakan, guru, dan peserta didik dalam mengintegrasikan AI ke dalam proses pembelajaran.
Director of Research, English, Cambridge University Press & Assessment Dr Evelina Galaczi, mengatakan perkembangan teknologi yang pesat membuat kebijakan pendidikan kerap tertinggal. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan pengetahuan dan penerapan AI yang tidak konsisten di sekolah.
“Kebijakan sering kali kesulitan mengikuti pesatnya perkembangan teknologi, sementara guru dituntut untuk terus beradaptasi,” ujar Evelina.
Menurut dia, guru di Indonesia dan berbagai negara lainnya sering kali harus membangun pemahaman praktis mengenai penggunaan AI yang bertanggung jawab tanpa arahan kebijakan yang memadai. Karena itu, pembuat kebijakan perlu memberikan dukungan yang lebih terstruktur kepada para pendidik.
Cambridge menyusun laporan tersebut berdasarkan praktik para pengajar bahasa Inggris di berbagai negara yang telah mengadopsi generative AI (GenAI), serta merujuk pada penelitian sebelumnya mengenai penggunaan AI oleh guru.
Temuan laporan menunjukkan bahwa banyak pengajar mulai menjajaki pemanfaatan teknologi tersebut, tetapi belum seluruhnya memperoleh panduan yang jelas. Salah satu perhatian utama mereka adalah mempersiapkan siswa agar mampu menggunakan AI secara kritis, termasuk memeriksa akurasi informasi dan mengenali potensi kesalahan dalam jawaban yang dihasilkan.
Evelina menilai, guru yang berhasil bereksperimen dengan AI di ruang kelas cenderung mengutamakan pertimbangan profesional, pembelajaran yang berpusat pada manusia, dan literasi AI kritis.
“AI menjadi alat yang efektif dan digunakan secara bertanggung jawab untuk mendukung proses pengajaran dan pembelajaran,” tuturnya.
Delapan Prinsip Integrasi AI di Sekolah
Untuk membantu pengembangan kebijakan pendidikan, Cambridge merumuskan delapan prinsip utama yang dapat menjadi panduan bagi sekolah dan pembuat kebijakan dalam mengadopsi AI.
Pertama, melibatkan guru dan peserta didik dalam tata kelola AI. Keduanya perlu berpartisipasi dalam proses perancangan, pengadaan, penerapan, dan evaluasi perangkat GenAI agar penggunaannya sesuai dengan kebutuhan nyata di ruang kelas.
Kedua, menyediakan pembelajaran profesional guru secara berkelanjutan. Pelatihan diperlukan agar guru mampu mengevaluasi perangkat AI, menentukan penggunaannya sesuai tujuan pembelajaran, serta membimbing siswa memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab.
Ketiga, memasukkan literasi AI kritis ke dalam kurikulum. Siswa perlu memahami cara memeriksa keluaran AI, mengenali bias dan ketidakakuratan, serta mengetahui kapan teknologi tersebut layak digunakan dan kapan harus dihindari.
Keempat, mereformasi kurikulum dan penilaian. Sistem pendidikan perlu memperhatikan proses belajar, kemampuan memanfaatkan umpan balik, refleksi siswa, dan kemandirian berpikir, selain menilai hasil akhir.
Kelima, memprioritaskan hasil pendidikan yang berpusat pada manusia. Kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kemandirian, kecerdasan emosional, dan tanggung jawab sosial tetap perlu menjadi sasaran utama pendidikan di tengah perkembangan AI.
Keenam, membangun kepercayaan melalui penggunaan AI yang etis dan perlindungan yang kuat. Aspek yang perlu diperhatikan meliputi privasi data, akses sesuai usia, inklusivitas, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab atas karya yang dihasilkan.
Ketujuh, melindungi otonomi dan penilaian profesional guru. Guru harus memiliki peran dalam memilih, menerapkan, mengevaluasi, dan menyempurnakan perangkat AI yang digunakan di kelas, bukan hanya menjalankan keputusan yang dibuat pihak lain.
Kedelapan, memastikan akses yang adil terhadap perangkat berkualitas tinggi. Kebijakan perlu mempertimbangkan perbedaan bahasa, kebutuhan lokal, aksesibilitas, serta keterbatasan sumber daya agar penerapan GenAI tidak memperlebar kesenjangan pendidikan.
Baca Juga: Kemendikdasmen Berharap Pembelajaran Coding dan AI Kian Masif, Sebut Baru 25 % Sekolah Mengajarkan
Melalui delapan prinsip tersebut, Cambridge mendorong pendekatan yang lebih terarah dalam pemanfaatan AI di sekolah. "Teknologi diharapkan mendukung kualitas pengajaran dan pembelajaran, sementara guru tetap memegang peran penting dalam menentukan metode serta tujuan pendidikan," terang dia. (*)