JawaPos.com - Pergantian Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dari Muhammad Qodari ke Syahganda Nainggolan kembali menyoroti kompetensi pejabat yang mengisi posisi tersebut.
Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga menilai, pergantian Kepala Bakom hingga empat kali dalam dua tahun menunjukkan posisi tersebut belum dipilih berdasarkan kompetensi, terutama di bidang komunikasi publik.
“Memang ironis, Prabowo hanya dalam dua tahun sudah mereshuffle empat kali kepala Bakom. Hal ini tidak akan terjadi bila kepala Bakom dipilih berdasarkan kompetensi, khususnya yang kompeten di bidang komunikasi,” kata Jamiluddin, Sabtu (3/10).
Namun begitu, ia menilai pergantian Qodari memang layak dilakukan karena Qodari dinilai tidak memiliki dasar yang kuat di bidang komunikasi, khususnya komunikasi publik. Latar belakang pendidikan Qodari di bidang politik disebut membuat pendekatan yang digunakan dalam komunikasi pemerintah cenderung bernuansa politik.
Menurutnya, pendekatan tersebut dapat menggeser fungsi komunikasi dari pertukaran informasi menjadi upaya memengaruhi, mengendalikan, memperoleh, atau mempertahankan kekuasaan.
“Qodari suka tidak suka tidak memiliki basic yang kuat di bidang komunikasi, khususnya komunikasi publik. Karena itu, wajar saja komunikasi yang dilakukan Qodari jauh dari prinsip-prinsip komunikasi publik yang efisien dan efektif,” tuturnya.
Jamiluddin mengatakan, komunikasi yang terlalu menggunakan pendekatan politik berpotensi menimbulkan distorsi informasi dan manipulasi. Pesan yang disampaikan kepada publik, kata dia, tidak lagi sepenuhnya objektif karena fakta dapat dipilah dan dibingkai untuk membangun citra tertentu.
Praktik tersebut juga dinilai berpotensi memicu krisis kepercayaan terhadap lembaga pemerintah. Publik dapat menjadi skeptis terhadap informasi yang disampaikan apabila komunikasi dianggap memiliki motif politik tertentu.
Selain itu, pendekatan politik dalam komunikasi publik juga dikhawatirkan memperkuat polarisasi di tengah masyarakat. Strategi komunikasi dengan pola “kita versus mereka”, menurut Jamiluddin, dapat mempertajam perbedaan dan meningkatkan potensi konflik.
Syahganda Nainggolan Juga Disorot
Namun begitu, pergantian Qodari ke Syahganda Nainggolan juga tidak luput dari sorotan Jamiluddin. Eks Dekan FIKOM Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta itu menilai Syahganda juga tidak memiliki latar belakang keilmuan komunikasi karena kepakarannya berada di bidang ilmu kesejahteraan sosial.
“Karena itu, tanpa bermaksud merendahkan beliau, basic-nya dalam ilmu komunikasi relatif minim. Termasuk tentunya keahliannya dalam komunikasi publik,” katanya.
Jamiluddin juga mengkhawatirkan latar belakang Syahganda sebagai aktivis membuat pendekatan politik kembali digunakan dalam menjalankan komunikasi pemerintah.
“Sebagai aktivis, ada kekhawatiran Syahganda Nainggolan juga akan menggunakan pendekatan politik dalam melaksanakan komunikasi publik. Kalau ini yang nantinya dilakukannya, maka Syahganda Nainggolan akan mengulangi kesalahan Qodari dalam memimpin Bakom,” tuturnya.
Baca Juga: 5 Lembaga Paling Sering Ganti Pimpinan di Era Prabowo, Bakom-KSP Terbanyak
Menurut Jamiluddin, seharusnya posisi Kepala Bakom diberikan kepada sosok yang memiliki kompetensi kuat di bidang komunikasi publik. Dia menilai Indonesia memiliki banyak pakar komunikasi yang dapat dipertimbangkan untuk mengisi posisi tersebut.
“Dikhawatirkan Bakom nantinya bukan menjadi lembaga penyelesai masalah. Bakom justru dikhawatirkan akan menjadi sumber masalah yang akan membebani presiden,” pungkasnya.