JawaPos.com - Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN) telah memutuskan untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

Sementara, Partai Demokrat belum menyatakan sikap resmi terkait arah dukungan politiknya pada kontestasi mendatang, dan menimbulkan spekulasi soal pertimbangan peluang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

Perbedaan langkah tersebut memunculkan pertanyaan mengenai strategi Demokrat dalam menghadapi Pilpres 2029. 

Partai Demokrat dinilai masih memiliki sejumlah pertimbangan, termasuk peluang menempatkan ketua umumnya dalam bursa calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres).

Baca Juga: Golkar Tetapkan Prabowo Sebagai Capres 2029, Tapi Belum Putuskan Gibran Jadi Cawapres Pendamping

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai arah politik Demokrat tidak dapat dipisahkan dari kepentingan AHY sebagai ketua umum sekaligus figur sentral partai.

Karena itu, keputusan Demokrat menuju Pilpres 2029 diperkirakan tidak hanya menyangkut dukungan kepada kandidat tertentu, tetapi juga peluang politik yang dapat diperjuangkan AHY.

“Salah satu pertanyaan pentingnya adalah bagaimana posisi AHY dalam Pilpres 2029. Apakah Demokrat akan mendorongnya sebagai capres, membuka peluang sebagai cawapres, atau memilih strategi lain?” kata Arifki kepada wartawan, Senin (12/10).

Menurut Arifki, dinamika dukungan partai tidak serta-merta menentukan siapa yang akan memperoleh posisi cawapres.

Partai yang lebih awal menyatakan dukungan belum tentu otomatis mendapatkan posisi tersebut. 

Baca Juga:  Rocky Gerung dan Syahganda Masuk Istana, Golkar Yakin Sikap Kritis Tak Akan Luntur

Sebaliknya, partai yang belum mengambil keputusan juga masih berpeluang memainkan peran dalam pembentukan koalisi, bergantung pada kekuatan politik, komunikasi antarpihak, dan kesepakatan yang terbangun.

“Mendukung Prabowo dan memperjuangkan posisi AHY adalah dua persoalan politik yang berbeda. Demokrat perlu menghitung bagaimana menjaga hubungan dengan pemerintah sekaligus memastikan kepentingan partainya tetap masuk dalam pembicaraan menuju 2029,” ungkapnya.

Arifki menambahkan, apabila Demokrat ingin mengusulkan AHY sebagai pendamping Prabowo, partai berlambang bintang mercy tersebut perlu memiliki argumentasi politik yang kuat.

Tidak cukup hanya membangun komunikasi dengan partai lain, Demokrat juga harus menjelaskan kontribusi dan keunggulan yang dapat dibawa AHY untuk memperkuat pasangan calon.

Menurutnya, latar belakang Prabowo dan AHY yang sama-sama berasal dari militer juga menjadi salah satu aspek yang dapat diperhitungkan dalam penyusunan pasangan capres-cawapres.

Baca Juga: Profil Sarmuji, Sekjen Partai Golkar yang Dilantik Prabowo jadi Menperin

Meski bukan hambatan hukum, kesamaan tersebut perlu dilihat dalam kaitannya dengan strategi dan kebutuhan elektoral pasangan yang akan dibentuk.

“Kalau AHY masuk dalam bursa cawapres, pertanyaannya sederhana: apa nilai tambah yang bisa ia bawa? Apakah dari sisi dukungan politik, jangkauan pemilih, atau faktor lain yang bisa melengkapi Prabowo? Itu harus dihitung secara realistis,” ujarnya.

Ia menilai dukungan Golkar, PKB, dan PAN kepada Prabowo belum menutup persaingan untuk menentukan calon wakil presiden.

Komposisi pasangan yang akan diusung pada 2029 masih dapat dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari negosiasi antarpartai hingga perubahan peta kekuatan politik menjelang pemilihan.

Selain itu, wacana penghapusan presidential threshold menjadi nol persen juga dapat memengaruhi perhitungan politik partai apabila diwujudkan melalui perubahan aturan yang relevan.

Baca Juga: PKB Dukung 1.000 % Buat Prabowo Dua Periode, Realisasi Program MBG hingga Kopdes Jadi Alasannya

Namun, terbukanya peluang pencalonan tidak serta-merta membuat partai dapat mengabaikan kebutuhan membangun dukungan politik dan mengukur kekuatan kandidat.

Arifki menegaskan, sikap Demokrat yang belum menyatakan dukungan kepada Prabowo tidak bisa langsung diartikan sebagai upaya menjauh dari pemerintahan.

Meski demikian, ketika sejumlah partai telah lebih dahulu menentukan arah dukungan, Demokrat perlu memperhitungkan momentum dan kepentingan yang ingin diperjuangkan agar tetap memiliki posisi strategis dalam peta politik menuju 2029.

“Pertaruhan Demokrat sepertinya bukan sekadar ikut atau tidak ikut mendukung Prabowo. Yang juga penting adalah bagaimana posisi AHY dalam peta politik 2029,” jelas Arifki.

“Pada akhirnya, Demokrat ingin menentukan sendiri apa yang ingin diperjuangkan tanpa buru-buru mendukung Prabowo dua periode, dengan tetap memperhitungkan dinamika koalisi dan peluang yang tersedia untuk AHY,” pungkasnya.

Baca Juga: Peringati Hari Santri 2026, PKB Bakal Beri Penghargaan Untuk Santri dan Pesantren Dalam 3 Kategori