JawaPos.com — Manchester City kini berada di tengah pertarungan hukum dengan Premier League setelah komisi independen menyatakan klub bersalah atas 114 dari 115 tuduhan pelanggaran aturan finansial terkait periode 2009/2010 hingga 2017/2018.

Namun Manchester City tetap membantah seluruh tuduhan dan menegaskan proses hukum belum selesai serta klub akan menempuh jalur banding untuk membuktikan posisinya.

Baca Juga: Manchester City Dinyatakan Bersalah, Presiden La Liga Desak Premier League Jatuhkan Hukuman Berat

Dari Klub Medioker Menjadi Kekuatan Finansial

Akar persoalan Manchester City tidak bisa dilepaskan dari perubahan besar kepemilikan klub pada 2008 ketika Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan dan Abu Dhabi United Group masuk ke Manchester City.

Perubahan tersebut menggeser posisi klub dari tim yang sebelumnya bukan bagian utama elite Inggris menjadi kekuatan dengan dukungan modal luar biasa besar.

Masuknya modal Abu Dhabi juga mengubah lanskap persaingan sepak bola Inggris karena Manchester City mulai memiliki kemampuan finansial untuk membangun skuad, infrastruktur, serta struktur bisnis dengan skala berbeda.

Di titik inilah muncul benturan antara ambisi ekspansi klub dan sistem regulasi finansial yang dirancang untuk menjaga keseimbangan kompetisi.

Regulasi Financial Fair Play UEFA dan Profit and Sustainability Rules Premier League menjadi bagian penting dari benturan tersebut karena keduanya mengatur bagaimana klub menggunakan dan melaporkan kekuatan finansialnya.

Persoalannya bukan semata soal berapa banyak uang yang dimiliki pemilik klub, tetapi bagaimana uang tersebut masuk, dicatat, dan digunakan dalam ekosistem yang memiliki batasan finansial.

Baca Juga: Bedah 115 Dakwaan! Rekayasa Sponsor Fiktif, Kontrak Bayangan, dan Dosa Finansial Manchester City

Tuduhan Premier League dan Bantahan Manchester City

Premier League menuduh Manchester City melakukan pelanggaran aturan finansial selama sembilan musim, termasuk memberikan informasi finansial yang tidak benar serta tidak bekerja sama sepenuhnya dalam proses investigasi.

Komisi independen kemudian disebut menemukan adanya kontrak dan kesepakatan "sham" yang digunakan untuk "meningkatkan pendapatan klub dan mengurangi biayanya".

Temuan tersebut juga mencakup dugaan Manchester City memberikan laporan keuangan yang tidak sesuai kondisi sebenarnya dan menyembunyikan keadaan finansial klub.

Premier League menyebut tindakan tersebut menempatkan Manchester City dalam pelanggaran signifikan terhadap aturan Premier League dan UEFA.

Manchester City langsung menolak kesimpulan tersebut dan mempertahankan posisi mereka sejak tuduhan resmi diajukan pada Februari 2023.

Dalam pernyataan resmi pada 29 September 2026, klub menyatakan, "Klub tidak bersalah atas tuduhan yang dilayangkan oleh Premier League, dan terdapat kumpulan bukti komprehensif yang tak terbantahkan untuk mendukung seluruh posisi Klub terkait kasus ini."

Manchester City juga menilai proses hukum masih berjalan dan menyatakan akan menggunakan seluruh jalur yang tersedia untuk mengajukan keberatan.

Klub menegaskan, "Manchester City FC kini akan menempuh jalur banding yang tersedia, dengan alasan bahwa pendapat tersebut memuat kekeliruan materiil yang nyata, baik dari segi hukum, prinsip, maupun fakta, serta tidak dapat dipertanggungjawabkan."

Baca Juga: Dari Dokumen Bocor hingga Vonis Bersejarah! Kronologi Runtuhnya Era Kejayaan Manchester City

Celah Regulasi Menjadi Medan Pertarungan

Salah satu bagian paling rumit dari perkara ini berada pada persinggungan antara aturan tertulis, interpretasi hukum, dan praktik bisnis sepak bola modern.

Tuduhan Premier League antara lain berkaitan dengan kesepakatan sponsorship yang menurut liga mungkin tidak memiliki nilai sebesar yang dilaporkan Manchester City serta dugaan sejumlah pembayaran berasal dari sumber lain.

Dalam konteks tersebut, peran penasihat hukum dan struktur bisnis menjadi sangat penting karena setiap kesepakatan harus ditempatkan dalam kerangka regulasi yang berlaku pada periode tertentu.

Perubahan dan pengetatan aturan kemudian membuat perdebatan tidak hanya menyentuh transaksi tertentu, tetapi juga bagaimana klub menafsirkan batas antara strategi bisnis dan kepatuhan regulasi.

Manchester City sendiri menilai mereka telah menjalani proses selama delapan tahun dengan menghormati prinsip due process.

Klub menyatakan, "Klub telah dengan tekun menghormati prosedur yang semestinya selama delapan tahun, dengan keyakinan bahwa Dewan dan Eksekutif Premier League akan bertindak sebagai regulator yang independen, imparsial, dan adil, serta bebas dari pengaruh yang memihak."

Premier League memiliki pandangan berbeda melalui temuan komisi independen yang menyatakan adanya pelanggaran dalam laporan keuangan dan kontrak klub.

Perbedaan posisi inilah yang membuat perkara Manchester City berkembang menjadi pertarungan hukum panjang, bukan sekadar persoalan sanksi administratif dalam kompetisi.

Khaldoon Al Mubarak dan Perang Narasi

Di tengah ketatnya kerahasiaan proses hukum, Chairman Manchester City Khaldoon Al Mubarak mencoba menjaga kepercayaan pendukung melalui pesan langsung mengenai posisi klub.

Ia menegaskan, "Proses yang melibatkan Premier League ini masih panjang perjalanannya, dan keyakinan serta tekad kami untuk membuktikan bahwa Klub tidak bersalah tetap sama kuatnya seperti saat masalah ini bermula."

Al Mubarak juga mengakui masih banyak informasi yang ingin disampaikan kepada pendukung mengenai alasan Manchester City yakin dengan posisi hukumnya.

Namun, ia mengatakan, "Kerahasiaan ketat dalam proses hukum serta tekad kami untuk menghormatinya berarti saya tidak dapat melakukan hal tersebut saat ini."

Pernyataan tersebut memperlihatkan perang narasi berjalan beriringan dengan proses hukum yang belum selesai.

Manchester City ingin mempertahankan narasi innocence dan due process, sementara temuan komisi independen memberikan dasar bagi Premier League untuk mempertahankan tuduhan pelanggaran finansial.

Situasi itu membuat publik masih harus membedakan antara temuan komisi, tuduhan Premier League, bantahan Manchester City, serta hasil akhir proses banding yang belum tersedia.

Bahkan setelah temuan 114 dari 115 tuduhan tersebut, hukuman Manchester City belum dipastikan dan belum ada keputusan final mengenai sanksi.

Sanksi Belum Final, Perang Masih Panjang

Beberapa kemungkinan hukuman telah menjadi pembahasan, mulai dari pengurangan poin, denda, hingga kemungkinan pengusiran dari Premier League.

Namun, Manchester City sendiri memiliki batas waktu hingga 2 Oktober 2026 untuk mengajukan banding atas putusan komisi independen yang menyatakan klub bersalah.

Perkara ini juga memiliki dimensi historis karena periode tuduhan berlangsung selama sembilan musim ketika Manchester City memenangkan sejumlah trofi besar, termasuk gelar Premier League dan Liga Champions.

Artinya, proses hukum tersebut tidak hanya menyangkut masa depan administratif klub, tetapi juga beririsan dengan periode kesuksesan terbesar dalam sejarah modern Manchester City.

Untuk saat ini, posisi kedua pihak masih berhadapan di ruang hukum dengan argumen masing-masing.

Manchester City menegaskan, "tidak ada yang berubah" dalam posisi mereka sejak perkara dimulai, sementara proses Premier League masih menyisakan tahapan penting sebelum seluruh sengketa benar-benar berakhir.

Di balik pagar Manchester City, pertarungan ini akhirnya memperlihatkan benturan antara kekuatan modal, regulasi sepak bola, strategi hukum, dan perebutan kendali narasi.

Selama proses banding dan tahapan hukum belum tuntas, temuan komisi menjadi bagian penting dari perkara, tetapi belum menjadi akhir dari perjalanan panjang sengketa finansial Manchester City dengan Premier League.