JawaPos.com – Pemkot Surabaya telah resmi memberlakukan pembayaran parkir nontunai dengan QRIS pada Kamis (1/2).

Namun, kebijakan itu dilaksanakan secara bertahap. Dari total 1.370 titik parkir tepi jalan umum (TJU), hanya ratusan saja yang nontunai.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Tundjung Iswandaru mengalungkan barcode QRIS kepada salah seorang juru parkir (jukir), yang menandai bahwa kebijakan pembayaran parkir nontunai berjalan.

Sayangnya, belum semua titik parkir TJU berlaku aturan yang sama.

“Saat ini pembayaran parkir via QRIS di 10 kawasan,” ungkap Tundjung Iswandaru yang dilansir dari Radar Surabaya (Jawa Pos Grup), Jumat (2/2).

10 kawasan itu terdiri dari 36 ruas jalan, artinya masih sekitar 322 titik saja. Jumlah itu jauh dari target awalnya.

“Ruas jalan ini, di antaranya, Jalan Tunjungan, Embong Malang, Bubutan, Semarang, Genteng, Blauran, Tanjunganom, Kedungdoro, Tidar, dan tempat lainnya,” katanya.

Ia menegaskan bahwa target awal akan tetap berjalan. Namun, Dishub mengaku penerapan kebijakan tersebut dilakukan bertahap.

Totalnya ada 1.370 titik yang akan bertransformasi ke pembayaran nontunai.

“Jadi, sekarang masih kita berlakukan di 36 ruas jalan. Sambil ini bertahap dan kita evaluasi terus. Targetnya seluruh jalan se Surabaya pakai QRIS,” terangnya.

Saat ini, baru 378 jukir dari 2.300 jukir yang menerapkan pembayaran via QRIS.

Mereka adalah jukir-jukir yang sudah melengkapi administrasi dalam pengurusan barcode.

“Semuanya ini bertahap. Mereka tinggal melengkapi administrasinya lalu bisa menerapkan ini,” tuturnya.

Hingga sekarang, Tundjung membenarkan masih ada pengguna yang belum paham tentang aturan baru tersebut.

Oleh sebab itu, pihaknya pun menyiapkan langkah transisi dengan masih memfasilitasi warga yang melakukan pembayaran tunai dan harus dengan karcis.

“Jadi, di masa transisi ini masih bisa bayar tunai dan ada karcisnya. Tetapi selanjutnya sambil kita lakukan evaluasi untuk menggunakan QRIS ini,” jelasnya.

Tundjung juga memastikan bahwa program pembayaran parkir dengan QRIS sudah didukung oleh semua jukir se-Surabaya.

Pasalnya, upaya itu pun juga untuk menyejahterakan mereka, sekaligus untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surabaya.

“Ini juga menjawab permintaan warga yang mendukung transformasi skema pembayaran parkir nontunai,” pungkasnya.