JawaPos.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta pejabat tak hanya berkantor, tetapi berani turun ke lapangan. Hal itu perlu dilakukan untuk memantau persoalan masyarakat sekaligus memastikan aturan dijalankan dengan tegas.
Pesan ini disampaikan usai Eri melantik dan mengambil sumpah jabatan 85 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemkot, di Lobi Lantai 2 Balai Kota Surabaya, Jumat (2/10). Dari jumlah tersebut, 13 pejabat merupakan eselon III dan 72 lainnya eselon IV.
Dia menekankan, keberanian menjalankan aturan diperlukan agar birokrasi tidak ragu mengambil tindakan ketika menemukan pelanggaran. “Ketika saya mengangkat orang-orang baru, maka memastikan mereka berani untuk berbuat kebaikan dengan menjalankan aturan yang sudah kita buat. Maka jangan pernah takut,” kata Eri.
Salah satu persoalan yang mendapat sorotan adalah penjualan minuman keras (miras) secara eceran.
Menurutnya, jika aktivitas tersebut memang telah dilarang dalam aturan, pejabat di lapangan tidak perlu terus memberikan peringatan. Tindakan harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau miras itu ada jual secara eceran, ya wis tutup. Jangan lagi diperingatkan, enggak ada peringatan itu,” tegasnya.
Eri menjelaskan, peringatan diperlukan apabila masih terdapat kekurangan dalam aturan yang menjadi dasar penindakan.
Dalam kondisi tersebut, pemerintah dapat melakukan penyempurnaan regulasi. “Peringatan itu ketika ada aturan, ternyata di aturannya itu ada yang kurang. Itu baru diperingatkan, melengkapi aturan. Tapi ketika sudah dilarang maka ditutup,” jelasnya.
Dalam penegakan aturan, Eri juga meminta pejabat yang bertugas sebagai pengampu wilayah hingga tingkat balai RW mengubah pola pelaporan kepada Pemkot Surabaya. Dia tidak ingin laporan birokrasi hanya berisi urusan perizinan dan kegiatan administratif.
Menurutnya, pejabat harus mampu menunjukkan perkembangan persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah masing-masing.
“Permasalahan di RW itu apa? Stuntingnya ada berapa, turun menjadi berapa? Penganggurannya berapa, turun menjadi berapa? Itu yang dilaporkan,” katanya.
Ia menilai, laporan mengenai jumlah izin yang masuk atau yang telah diselesaikan memang merupakan bagian dari pekerjaan birokrasi. Namun, tugas pemerintah tidak berhenti pada penyelesaian administrasi. “Yang untuk menurunkan itu adalah tugas dari negara, tugas dari Pemerintah Kota untuk hadir,” ujarnya.
Tak hanya itu saja, Eri juga mengingatkan para pejabat bahwa birokrasi memiliki posisi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Menurut dia, ketika masyarakat percaya kepada pemerintah dan birokrasinya, berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif. “Birokrasi harus bisa mengajak orang berbuat kebaikan. Harus bisa mengajak orang meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Itu adalah keberhasilan sebuah pemerintahan,” kata dia.
Dia menegaskan, perubahan Surabaya tidak hanya ditentukan oleh wali kota. Birokrasi menjadi salah satu penggerak utama karena aparatur pemerintahanlah yang menjalankan berbagai kebijakan hingga ke tingkat masyarakat. “Surabaya berubah karena birokrasi. Karena kalau wali kota kan hanya dirigen saja,” imbuhnya.
Eri berharap pengisian formasi yang kosong melalui pelantikan tersebut dapat membuat roda pemerintahan berjalan lebih maksimal.
Baca Juga: Eri Cahyadi Gerebek Penyalur ART di Surabaya, Bebaskan ART Terjerat Denda
Para pejabat yang menerima amanah baru diminta tidak hanya menduduki posisi struktural, tetapi benar-benar menghadirkan pemerintah di tengah persoalan masyarakat. “Dengan mengisi formasi-formasi yang kosong agar pekerjaan bisa maksimal,” ungkapnya. (*)