JawaPos.com - Pergantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan sorotan. Sebab ada 13 kepala dina berganti dalam kurun waktu satu tahun.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi lantas membeberkan alasan di balik perombakan tersebut. Dia menyebut evaluasi kinerja menjadi dasar utama dalam menentukan apakah seorang kepala perangkat daerah masih layak melanjutkan tugasnya.

Eri menegaskan pergantian pejabat bukan persoalan kedekatan maupun faktor suka dan tidak suka. Setiap kepala perangkat daerah memiliki target yang harus dicapai dan hasilnya harus dapat diukur.

“Karena setiap pekerjaan yang ada di Kota Surabaya, kita pasti lihat output dan outcome,” ujar Eri, Kamis (8/10). Dia mengatakan, 13 kepala dinas yang diganti dinilai belum mampu memenuhi output dan outcome yang sebelumnya telah dijanjikan dalam kurun waktu satu tahun.

Bagi Eri, posisi kepala perangkat daerah bukan sekadar jabatan administratif. Pejabat yang dipercaya memimpin organisasi pemerintahan harus mampu menerjemahkan program menjadi hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Dia juga menekankan pentingnya kekompakan seluruh unsur pemerintahan dalam menjalankan pembangunan. Wali kota menurt Eri hanya berfungsi sebagai pengarah agar seluruh bagian pemerintahan bergerak menuju tujuan yang sama. “Kepala daerah itu adalah pemimpin orkestra,” katanya.

Namun, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan aparatur pemerintah. Eri menilai masyarakat juga harus ikut terlibat dalam membangun Surabaya. Untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat, Pemkot Surabaya turut mengubah pola kerja ASN.

Aparatur tidak lagi hanya beraktivitas di kantor pemerintahan. Mereka didorong untuk turun langsung ke lingkungan warga, salah satunya melalui pelayanan di balai RW. Langkah tersebut dilakukan agar ASN dapat lebih dekat dengan masyarakat dan memahami persoalan warga secara langsung.

“Karena harus dekat dengan rakyatnya, masyarakatnya, sehingga bekerja di sana,” jelas Eri.

Model pelayanan yang diterapkan Pemkot Surabaya juga diarahkan mengikuti perjalanan kehidupan masyarakat. Pemerintah berupaya menyediakan layanan sesuai kebutuhan warga sejak masa kehamilan hingga memasuki usia lanjut.

Eri menegaskan seluruh kebijakan pemerintah daerah harus memiliki tujuan yang jelas. Program yang dijalankan tidak boleh berhenti pada kegiatan administratif, tetapi harus menghasilkan perubahan terhadap kondisi masyarakat.

Ada tujuh indikator utama yang disebut menjadi bagian dari target pembangunan. Ketujuhnya meliputi pengurangan kemiskinan, penurunan pengangguran terbuka, penanganan stunting, penurunan angka kematian ibu dan anak, peningkatan indeks pembangunan manusia, pengurangan gini rasio, serta pertumbuhan ekonomi.

Menurut Eri, indikator tersebut menjadi ukuran penting dalam menilai keberhasilan seorang kepala daerah maupun jajaran di bawahnya. Jika berbagai program pemerintahan tidak mampu membawa perubahan pada indikator-indikator tersebut, maka kinerja pemerintah perlu dipertanyakan.

“Maka apapun yang dilakukan kepala daerah, ketika tujuh ini tidak ada perubahan, maka kepala daerah itu gagal dalam menjalankan tugasnya,” pungkas Eri.