Noviana Sari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/16/novi-1561561719.jpg" alt="Noviana Sari" width="100%">
<figcaption>Noviana Sari</figcaption>
</figure> TEORI&nbsp;Agenda Setting yang dikembangkan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw menyoroti bagaimana media memiliki kekuatan dalam membentuk prioritas isu di benak publik. Teori ini tidak mengklaim bahwa media memberi tahu masyarakat apa yang harus dipikirkan, melainkan isu apa yang penting untuk dipikirkan. Melalui seleksi, penekanan, dan pengulangan informasi tertentu, media mampu menetapkan agenda yang kemudian menjadi fokus utama perhatian publik. Dalam konteks ini, media bertindak sebagai &ldquo;gerbang&rdquo; yang menentukan mana isu yang layak mendapat sorotan dan bagaimana isu tersebut disajikan kepada masyarakat. Kasus yang melibatkan Polda Kalimantan Selatan dan UMKM bernama &ldquo;Mama Khas Banjar&rdquo; merupakan contoh nyata bagaimana agenda setting bekerja dalam ranah komunikasi massa, khususnya dalam dinamika media sosial. Peristiwa ini berawal dari tindakan aparat kepolisian yang menjalankan penegakan hukum terhadap pelaku UMKM tersebut karena pelanggaran sejumlah persyaratan legal, seperti izin edar produk dan distribusi bahan pangan yang tidak sesuai ketentuan. Penegakan hukum ini, jika dilihat dari aspek legal-formal, merupakan bagian dari tanggung jawab institusional untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen. Namun, respons publik terhadap kasus ini menunjukkan pola yang menarik. Alih-alih fokus pada persoalan hukum dan keamanan pangan, sebagian besar narasi yang beredar di media sosial justru menggambarkan pelaku UMKM sebagai korban dari tindakan represif aparat. Pelaku digambarkan sebagai sosok &ldquo;ibu-ibu pejuang ekonomi keluarga&rdquo; yang sedang berjuang menghidupi keluarganya di tengah himpitan ekonomi. Framing semacam ini memunculkan empati yang luas dari publik, sementara Kapolda Kalsel diposisikan sebagai pihak yang &ldquo;menindas rakyat kecil&rdquo;. Dalam kerangka Agenda Setting, hal ini menunjukkan bahwa persepsi negatif terhadap Kapolda Kalsel tidak semata-mata dibentuk oleh fakta hukum, tetapi oleh cara isu ini dibingkai oleh media dan media sosial. Narasi yang dominan diangkat bukanlah narasi hukum, melainkan narasi emosional dan sentimental. Media sosial, khususnya akun-akun dengan pengaruh besar atau influencers, memainkan peran penting dalam membingkai kasus ini sebagai bentuk ketidakadilan sosial. Mereka memilih untuk menyoroti penderitaan pelaku UMKM, alih-alih menyajikan kompleksitas hukum yang melatarbelakangi tindakan kepolisian. Proses pembingkaian (framing) ini mengandung bias kognitif yang kuat. Ketika publik terus-menerus disuguhkan narasi emosional yang menyentuh sisi kemanusiaan, mereka cenderung mengabaikan aspek rasional dan faktual. Akibatnya, opini publik terbentuk bukan berdasarkan analisis hukum atau pertimbangan objektif, melainkan oleh persepsi yang telah diarahkan oleh framing media. Di sinilah kekuatan agenda setting bekerja: media tidak harus memalsukan fakta, cukup dengan memilih fakta mana yang ditonjolkan dan mana yang diabaikan. Sebagai contoh, dalam kasus ini sangat jarang ditemukan narasi yang membahas risiko kesehatan dari produk makanan yang tidak memiliki izin edar resmi. Padahal, aspek ini sangat penting dalam perlindungan konsumen. Begitu pula, tidak banyak narasi yang menjelaskan bahwa proses hukum terhadap UMKM &ldquo;Mama Khas Banjar&rdquo; dilakukan melalui mekanisme yang berlaku secara sah dan prosedural. Yang lebih sering muncul adalah representasi visual dan verbal yang menempatkan pelaku UMKM sebagai simbol perlawanan rakyat kecil terhadap aparat. Fenomena ini menunjukkan bagaimana media, terutama media sosial, memiliki kemampuan untuk membentuk lanskap persepsi publik secara cepat dan luas. Dalam era digital, setiap orang dapat menjadi gatekeeper, dan narasi emosional lebih mudah viral dibandingkan dengan narasi legal-formal. Maka, tugas institusi negara seperti kepolisian menjadi semakin kompleks&mdash;tidak hanya menjalankan hukum, tetapi juga mengelola persepsi publik melalui strategi komunikasi yang efektif. Perlu diakui bahwa dalam masyarakat yang semakin melek media, pembentukan opini publik tidak bisa dilepaskan dari dinamika komunikasi digital. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu memahami bahwa transparansi dan kemampuan menjelaskan tindakan hukum kepada publik secara lugas dan empatik sangat penting. Tidak cukup hanya bekerja sesuai prosedur, tetapi juga penting untuk menyampaikan alasan di balik tindakan hukum tersebut agar tidak terjadi kesenjangan antara fakta dan persepsi. Sebagai penutup, teori Agenda Setting memberikan kerangka analisis yang sangat relevan dalam memahami mengapa kasus &ldquo;Mama Khas Banjar&rdquo; lebih banyak dipersepsikan sebagai bentuk kriminalisasi UMKM ketimbang penegakan hukum. Ini bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga persoalan komunikasi dan bagaimana narasi dibentuk serta diterima oleh masyarakat. Maka, dalam dunia yang semakin dikuasai oleh informasi dan opini, siapa yang mengatur agenda&mdash;dialah yang mengatur kesadaran publik. Pentingnya Literasi Media dan Peran Etika Komunikasi Fenomena framing yang terjadi dalam kasus ini juga mengungkapkan pentingnya literasi media di kalangan masyarakat. Literasi media bukan hanya kemampuan untuk mengakses informasi, tetapi juga mencakup kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan memproduksi informasi secara kritis. Tanpa kemampuan ini, publik mudah terjebak dalam narasi tunggal yang emosional dan bias, tanpa mempertanyakan validitas sumber atau mempertimbangkan sudut pandang lain. Dalam konteks ini, media sosial sebagai saluran utama penyebaran informasi telah menjadi medan tempur wacana yang penuh dengan agenda tersembunyi. Akun-akun tertentu bisa saja memiliki motivasi politis, ekonomi, atau bahkan sekadar ingin mencari sensasi dan popularitas dengan memanfaatkan emosi publik. Ketika narasi yang dibentuk bertujuan untuk membangkitkan kemarahan kolektif, maka keadilan substantif sering kali dikorbankan demi keterlibatan (engagement) yang tinggi. Aspek etika komunikasi juga menjadi sorotan penting. Media, baik arus utama maupun media sosial, memiliki tanggung jawab moral untuk menyajikan informasi secara berimbang. Dalam kasus &ldquo;Mama Khas Banjar&rdquo;, kegagalan untuk mengangkat sisi hukum dan regulasi pangan sama artinya dengan menyesatkan publik secara tidak langsung. Ketika hanya satu sisi cerita yang ditampilkan, maka publik tidak diberi ruang untuk menilai secara utuh dan adil. Kontekstualisasi dalam Penegakan Hukum di Era Digital Kasus ini juga mengilustrasikan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum di era digital. Di satu sisi, mereka dituntut untuk menjalankan tugas secara profesional dan sesuai prosedur. Namun di sisi lain, mereka harus berhadapan dengan opini publik yang dapat terbentuk hanya dalam hitungan jam melalui viralitas media sosial. Penegakan hukum yang menyasar pelaku UMKM sering kali memunculkan dilema antara aspek legalitas dan sensitivitas sosial. Jika dilakukan secara tegas, ada risiko dicap tidak manusiawi atau tidak berpihak pada rakyat kecil. Jika dibiarkan, maka negara dianggap tidak hadir dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi lembaga penegak hukum untuk mengintegrasikan strategi komunikasi publik yang cerdas dan empatik dalam setiap kebijakan dan tindakan yang berpotensi menimbulkan kontroversi. Salah satu pendekatan yang bisa diambil adalah komunikasi preventif&mdash;yaitu menjelaskan terlebih dahulu kepada masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan hukum, dampak dari pelanggaran, serta alasan di balik tindakan hukum yang akan diambil. Dengan begitu, tindakan hukum tidak datang secara tiba-tiba di mata publik, melainkan dipahami sebagai bagian dari proses panjang yang berbasis kepentingan umum. Agenda Setting dan Relevansinya dalam Demokrasi Digital Teori Agenda Setting tetap relevan hingga hari ini, terutama dalam demokrasi digital di mana warganet memiliki kekuatan besar untuk membentuk opini publik. Namun, dalam situasi seperti ini, publik bukan lagi semata-mata objek dari agenda media, melainkan juga aktor aktif yang ikut menentukan agenda melalui unggahan, komentar, dan kampanye digital. Yang menjadi persoalan kemudian adalah ketika kekuatan ini digunakan tanpa kendali atau refleksi etis. Tindakan viral yang dilakukan atas dasar simpati bisa saja tidak mencerminkan kebenaran substantif. Bahkan dalam beberapa kasus, dapat mengganggu proses hukum yang sedang berjalan, menciptakan tekanan terhadap aparat, atau membentuk opini publik yang memicu polarisasi. Karena itu, dalam konteks demokrasi, penting untuk menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab informasi. Ruang publik digital harus tetap dijaga agar tidak menjadi ajang manipulasi emosional yang merugikan prinsip keadilan dan hukum. Para pembuat konten, jurnalis, dan pengguna media sosial memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas wacana publik agar tetap rasional, informatif, dan etis. Kasus &ldquo;Mama Khas Banjar&rdquo; merupakan studi kasus yang penting dalam melihat bagaimana narasi terbentuk dan bagaimana persepsi publik dikendalikan oleh dinamika media. Melalui lensa teori Agenda Setting, kita memahami bahwa kekuasaan media terletak pada kemampuannya untuk membentuk prioritas pemikiran masyarakat, bukan memaksakan isi pikiran mereka. Dalam dunia yang makin kompleks dan penuh arus informasi, masyarakat perlu dibekali dengan kecakapan literasi media agar tidak mudah terprovokasi oleh framing sempit. Sementara itu, institusi publik, termasuk kepolisian, harus mampu berkomunikasi secara efektif dan transparan agar tidak kehilangan legitimasi hanya karena kalah dalam pertarungan narasi. Demokrasi yang sehat tidak hanya ditandai oleh kebebasan berpendapat, tetapi juga oleh kedewasaan dalam mengelola informasi dan membangun opini publik yang adil serta berbasis fakta. <hr /> *) Noviana Sari,&nbsp;Dosen Prodi Komunikai ULM

Kasus Mama Banjar tunjukkan kuatnya framing media. Hukum dikalahkan empati, dan persepsi publik dibentuk oleh siapa yang bercerita lebih dul

Agenda Setting di Kasus Mama Khas Banjar: Siapa Kuasai Cerita, Kuasai Opini

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Noviana Sari

Berita Terkini

Agenda Setting di Kasus Mama Khas Banjar: Siapa Kuasai Cerita, Kuasai Opini

Download Aplikasi JawaPos.com