Sugeng Winarno

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/10/sugeng-winarno-2013881783.png" alt="Sugeng Winarno" width="100%">
<figcaption>Sugeng Winarno</figcaption>
</figure> MASA&nbsp;kampanye pemilu diwarnai munculnya beragam gimik (gimmick) politik. Gimik politik sering kali bersifat spektakuler, lucu, atau dramatis. Gimik bertujuan untuk menciptakan citra positif, menarik atensi, atau mengalihkan perhatian dari isu-isu yang esensial. Kampanye dengan permainan gimik hanya akan menenggelamkan pertarungan gagasan yang konstruktif. Penggunaan gimik politik biasanya sebagai upaya manipulatif untuk menarik perhatian tanpa memberikan substansi yang nyata atau solusi konkret terhadap isu-isu yang dihadapi masyarakat. Sebenarnya gimik politik yang terlalu mencolok atau palsu juga dapat merugikan citra seorang politikus. Karena bisa dianggap tidak serius dalam menangani berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kampanye dengan tebar gimik politik yang bersifat kontroversial juga dapat meningkatkan polarisasi politik. Strategi kampanye semacam ini cenderung membagi masyarakat menjadi kubu-kubu yang berseberangan, mengorbankan kesatuan dan kerja sama yang diperlukan untuk mencapai solusi yang efektif. Alih-alih mengandalkan gimik politik, akan lebih baik jika kampanye diisi dengan menampilkan gagasan yang substantif dan mendidik. Perang ide, gagasan, dan tawaran solutif atas beragam permasalahan bangsa sangat dinanti oleh masyarakat. Gimik Pemikat Massa Dalam dunia hiburan, seperti di televisi, gimik sering digunakan para kreator program untuk merebut perhatian pemirsa. Gimik itu setingan, trik, dan rekayasa untuk menampilkan citra tertentu yang diharapkan. Melalui adegan khusus, dandanan yang khas, musik, yel-yel, nyanyian, tarian, tata panggung, tata suara, lighting, dan beragam visual pendukung bisa jadi gimik yang mendukung kesuksesan sebuah acara. Dalam kampanye politik ternyata konsep penggunaan gimik layaknya dalam television show juga dilakukan. Sejumlah politikus yang ikut berkontestasi dalam pemilihan umum presiden (pilpres) dan pemilihan umum legislatif (pileg) menggunakan gimik sebagai strategi memikat massa. Aneka gimik tersebut selanjutnya mendapat liputan media massa dan viral di beragam platform media sosial. Situasi itu menjadikan gimik politik justru dinilai sebagai model kampanye yang tepat dan memikat. Lewat beragam permainan gimik, bisa jadi sang politisi sedang memainkan agenda tersembunyi (hidden agenda) tertentu yang coba mau disuntikkan ke masyarakat. Untuk itu, masyarakat harus tetap kritis. Kemampuan untuk menyadari bahwa gimik sejatinya hanyalah tipuan belaka menjadi penting dipunya. Gimik politik memang dapat digunakan untuk menjadikan komunikasi bisa mencair. Kesan menakutkan pada diri sang politisi dan pesan politik itu sendiri bisa ditepis. Pesan-pesan komunikasi yang disampaikan akan lebih muda diterima. Hambatan komunikasi berupa situasi kaku bisa jadi melunak. Namun, penggunaan gimik dapat menimbulkan kesan tak serius dan hanya main-main belaka. Setiap kontestan politik memang mempunyai gaya komunikasi politik yang berbeda. Gaya komunikasi beberapa politikus ada yang menggunakan komunikasi politik konteks tinggi (high context) dan komunikasi politik konteks rendah (low context). Komunikasi politik konteks rendah bisa terlihat dari gaya penyampaian pesan komunikasi yang lugas, mudah dimengerti, dan maknanya tak bersayap. Sementara komunikasi konteks tinggi bisa tampak dari penggunaan kata-kata bersayap, menggunakan bahasa tubuh yang tak jelas, dan bahasa verbal yang tak langsung ke inti permasalahan. Budaya Wadah Mengutip pernyataan seorang penulis dan jurnalis Uruguay Eduardo Galeano yang menyatakan tentang munculnya budaya wadah. Menurut Galeano, kita hidup di dunia ketika pemakaman lebih penting daripada kematian, pernikahan lebih penting ketimbang cinta, dan fisik lebih penting daripada kecerdasan. Kita hidup dalam budaya wadah yang meremehkan isi. Dunia maya dan dunia nyata ditaburi jargon-jargon penuh gimik. Lahirnya budaya wadah sebenarnya dapat memicu sang politisi berpikir dangkal. Tak jarang mereka hanya menonjolkan unsur kesenangan dan hiburan. Situasinya klop karena ternyata tak sedikit masyarakat yang menyukai penggunaan aneka gimik ini. Jika masyarakat merasa bahwa sang politisi lebih fokus pada citra atau gimik daripada substansi ide, gagasan, dan kebijakan, hal itu dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan pemilih terhadap sang politisi. Politisi yang terlalu mengandalkan gimik tanpa memberikan solusi konkret bisa kehilangan kredibilitas di mata pemilih yang sedang mencari pemimpin yang serius dan dapat diandalkan. Gimik politik lewat beragam narasi dan konten kampanye yang hanya memburu viralitas seperti pembuatan meme atau video singkat untuk mendapatkan perhatian tanpa memberikan informasi mendalam hanya akan menjadikan masyarakat keliru dalam memilih pemimpin. Kampanye dengan mengedepankan permainan gimik politik sejatinya justru dapat merendahkan sosok sang politisi di mata rakyat. Untuk itu, format kampanye model debat publik yang terbuka dan demokratis perlu diselenggarakan dalam porsi yang cukup. Semakin masyarakat dapat &rdquo;menguliti&rdquo; calon pemimpin yang akan dipilihnya, mereka akan punya referensi yang akurat tentang sosok pemimpin yang bakal dititipi amanahnya. Kampanye lewat permainan gimik lucu-lucuan yang miskin substansi hanya akan menjerumuskan masyarakat merasakan penyesalan kelak. Era politik yang serupa panggung sandiwara saat ini menuntut semua orang agar pandai bermain peran. Lewat permainan gimik politik, bisa jadi sang politisi yang selama ini serius dan kaku bisa terkesan lebih lentur dan mencair. Aneka gimik politik terkadang memang diperlukan guna mencairkan suasana. Namun, untuk urusan mengelola negara besar dan menyejahterakan rakyat, tentu tak bisa hanya dengan mengandalkan permainan gimik semata.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;SUGENG WINARNO,&nbsp;Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, Alumnus Jurusan Media and Information Curtin University of Technology Australia

Masa kampanye pemilu diwarnai munculnya beragam gimik (gimmick) politik. Gimik politik sering kali bersifat spektakuler, lucu, atau dramatis

Akhiri Gimik Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/10/sugeng-winarno-2013881783.png" alt="Sugeng Winarno" width="100%">
<figcaption>Sugeng Winarno</figcaption>
</figure> FILM&nbsp;dokumenter Netflix bertajuk Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso jadi polemik. Kemunculan film tersebut memicu viralnya kembali kasus kopi sianida yang melibatkan Jessica Kumala Wongso dan I Wayan Mirna Salihin. Publik ramai membicarakan film itu dan sejumlah kejadian yang dianggap janggal dalam kasus yang terjadi pada 6 Januari 2016 silam tersebut. Di media sosial (medsos) para netizen melakukan pemaknaan (resepsi) terhadap film itu dengan beragam opini. Pengacara, praktisi hukum, dan mahasiswa tak ketinggalan turut ramai berkomentar. Film besutan sutradara kenamaan Netflix Rob Sixsmith yang tayang perdana pada Kamis (28/9) lalu ini mencoba menyusun sejumlah fakta dan cerita dalam proses persidangan yang kontroversial. Disajikan dalam gaya mirip sinetron, film yang berdurasi 86 menit ini mempertontonkan dua kubu yang saling bantah argumen. Film ini menceritakan bagaimana konflik persidangan berkepanjangan yang dijahit dengan wawancara dengan ayah dan saudara kembar Mirna, pengacara Jessica, manajer dan barista Kafe Olivier, jurnalis, serta sejumlah tokoh lain. Melalui film ini penonton juga diajak mengetahui bagaimana rasa kesal pihak Jessica terhadap media massa yang memberitakan peristiwa ini yang terlalu mendramatisasi dan tak berimbang. Bahkan, terkesan media telah melakukan penghakiman (trial by the press) bahwa Jessica yang bersalah. Proses persidangan yang panjang dan melelahkan juga ditampilkan sejumlah stasiun televisi secara &rdquo;telanjang&rdquo; dengan berdurasi panjang waktu itu. Pemberitaan media ini dinilai banyak pihak sudah berlebihan dan bisa menggiring opini tertentu. Jessica sudah diputus bersalah 10 bulan setelah kematian Mirna dan divonis 20 tahun penjara. Namun, semenjak keluarnya film ini, di masyarakat timbul keterbelahan. Ada yang terpengaruh dan ada yang tak menanggapi serius. Namun, film ini mampu memberikan kesempatan kepada penonton untuk berpikir dari sudut pandang yang lain. Hingga muncullah banyak argumen, terutama dari warganet, yang menilai Jessica bukanlah pembunuh Mirna. Realitas yang Dikonstruksikan Realitas yang ada dalam sebuah film sejatinya adalah realitas yang dikonstruksikan oleh sang kreator film. Di sinilah patut kita pahami bahwa realitas yang tersaji dalam film Ice Cold adalah realitas yang diinginkan oleh sang produser, sutradara, penulis cerita, dan tim produksi film. Realitas yang ada sudah dipilih, dipilah, dan disajikan sesuai keinginan dan tujuan dari pembuatan film ini. Jadi, realitas dalam film tentu tak bisa dipahami sama dengan realitas yang terjadi sesungguhnya, termasuk dalam persidangan. Dalam film sangat mungkin dilakukan pembingkaian (framing) atas realitas sebenarnya yang sesuai kehendak sang pembuat film. Maka, realitas dalam film tentu tak sama dengan realitas hukum. Sehingga munculnya film ini mungkin mampu mengubah pikiran seseorang, tapi tak lantas bisa mengubah putusan hukum. Kasus Jessica juga sudah pernah mengalami peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Sehingga putusan dari kasus ini sudah final dan tak bisa berubah. Apalagi, dalam film ini juga tak ada fakta-fakta baru. Semua fakta yang diungkapkan dalam film ini sudah dibahas dalam persidangan. Resepsi Ice Cold Studi pemaknaan (resepsi) yang dikemukakan Stuart Hall (2011) menjelaskan bagaimana pemaknaan penonton saat melihat sebuah tayangan film. Sebuah simbol, pesan, dan tanda dimaknai sebagai pemaknaan utama (preferred reading) dari sebuah adegan atau tayangan. Dalam studi resepsi, khalayak berperan aktif dalam memaknai sebuah pesan yang sedang ditayangkan. Resepsi film Ice Cold berbeda-beda di antara para penonton merupakan hal yang wajar. Riuhnya komentar netizen di medsos menunjukkan bahwa mereka meresepsi film ini sesuai kemampuan, pengalaman pribadi, dan beragam pembeda latar belakang mereka masing-masing. Jadi, sah-sah saja kalau para penonton film ini menafsirkan aneka pesan yang diterimanya di layar sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Film ini memang dapat memberikan sudut pandang yang berbeda dari versi resmi yang disampaikan kepolisian dan pengadilan. Film ini menggugah penonton untuk berpikir kritis dan skeptis tentang kasus ini. Serta menyadari adanya kemungkinan kesalahan hukum dan manipulasi media saat memberitakan peristiwa ini. Film ini juga mengajak penonton untuk lebih memahami latar belakang dan kepribadian Jessica yang selama ini dicitrakan sebagai sosok jahat dan psikopat. Ice Cold merupakan film dokumenter yang menarik dan mendebarkan serta berhasil menghidupkan kembali salah satu kasus pembunuhan paling fenomenal di Indonesia. Film ini juga memberikan wawasan baru tentang dunia persidangan dan kriminalitas di Indonesia dan tantangan-tantangan yang dihadapi para pelaku hukum dan media. Sebagai sebuah tontonan, menyaksikan film ini tak perlu dibawa terlalu serius dengan menanggapi munculnya beragam resepsi penonton yang beraneka ragam. Justru semakin banyak yang menghebohkan film ini, tentu sang produser, sutradara, dan Netflix akan semakin mengeruk keuntungan. Bukankah film ini adalah bagian dari industri yang menjadikan kasus Jessica dan Mirna sebagai sebuah komoditas yang dapat menghasilkan pundi-pundi uang? Sadarlah.&nbsp;(*) <hr /> *) SUGENG WINARNO, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, alumnus Jurusan Media and Information Curtin University of Technology Australia &nbsp;

Film dokumenter Netflix Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso jadi polemik. Film tersebut memicu viralnya kembali kasus sianida

Meresepsi Film Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/10/sugeng-winarno-2013881783.png" alt="Sugeng Winarno" width="100%">
<figcaption>Sugeng Winarno</figcaption>
</figure> TIKTOK&nbsp;dipakai untuk konten politik, gak bahaya tah? Menurut penulis, ini bahaya. Sebab, pesan komunikasi yang muncul lewat TikTok sejatinya semu. Realitas yang dihadirkan para pengunggah pesan di TikTok kebanyakan juga realitas yang berlebihan (hyperreality). Hal inilah yang menjadikan konten TikTok bisa menipu dan tak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Di sinilah bahaya TikTok, terutama TikTok politik di tahun politik saat ini. TikTok diluncurkan pada 2016 di Tiongkok dan dapat diakses secara internasional sejak 2017. Melansir data dari We Are Social, jumlah pengguna TikTok di dunia diperkirakan mencapai angka 1,09 miliar per&nbsp;April 2023 dengan mayoritas pengguna atau 38,5 persen berusia 18&ndash;24 tahun. Indonesia tercatat sebagai negara dengan pengguna TikTok terbesar kedua di dunia pada April 2023.&nbsp;Setidaknya ada 113 juta pengguna medsos ini di dalam negeri. Sementara, Amerika Serikat di posisi pertama dengan 116,5 juta pengguna. Kehadiran medsos kini telah menyita waktu banyak penggunanya. Data terkini menunjukkan bahwa pengguna medsos menghabiskan waktu 23 jam 28 menit dalam sebulan untuk mengakses TikTok. Saat ini TikTok menempati urutan pertama diakses orang, menyusul YouTube yang diakses 23 jam dan 9 menit, Facebook selama 19 jam 43 menit, WhatsApp selama 17 jam 3 menit, dan Instagram selama 12 jam. TikTok Politik Dalam kontestasi politik, penggunaan TikTok telah banyak dimanfaatkan tim sukses partai politik dan simpatisan kontestan politik. Kini TikTok semakin ramai digunakan menuju kontestasi Pemilu 2024. Saat ini saja perang narasi antar pendukung kandidat yang berkontestasi politik sudah mulai gaduh. Aneka unggahan dalam wujud teks, infografis, meme, foto, dan video dari para simpatisan terus bermunculan. TikTok bakal menjadi media yang perkasa dalam memengaruhi massa politik. Dalam Pemilu 2024, jumlah pemilih muda dengan usia 17&ndash;39 tahun dipercaya mendominasi daftar pemilih dengan proporsi mendekati 60 persen. Kondisi ini menjadikan semua kandidat berperang merebut hati para pemilih yang mayoritas generasi muda. TikTok adalah media yang tepat untuk mendekati kaum muda. TikTok bakal menjadi salah satu panggung yang paling banyak diperebutkan sekaligus patut diwaspadai. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berbicara di acara TikTok Southeast Asia Impact Forum di Jakarta pada Kamis (15/6/2023). Luhut menyatakan, penggunaan TikTok untuk kampanye politik perlu dilakukan tanpa politik identitas. Munculnya kekhawatiran terjadi banalitas kampanye di medsos dari sejumlah pihak cukup beralasan mengingat pengendalian kampanye di medsos memang sangat sulit. Tanpa pengawasan yang tepat, TikTok berpotensi menjadi tempat berkembang biak bagi para aktor politik dan&nbsp;tentara siber (cyber armies). Cyber armies&nbsp;adalah kelompok individu yang terorganisasi dan terlibat dalam aktivitas siber dengan tujuan memengaruhi opini publik dan melakukan perang siber. Karena itu, TikTok perlu meningkatkan sistem moderasi kontennya untuk membatasi propaganda di platformnya. TikTok juga harus meningkatkan algoritma AI dan&nbsp;machine learning&nbsp;dengan set data yang beragam untuk meningkatkan deteksi propaganda. Melalui pendekatan yang komprehensif dan proaktif, diharapkan TikTok dapat menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan inklusif selama pemilu. Realitas Hiper Sejatinya penggunaan platform TikTok dalam politik bukan tanpa masalah. TikTok muncul memfasilitasi eksistensi seseorang melebihi esensinya. Realitas yang ditampilkan lewat TikTok sejatinya merupakan realitas hiper dan semu. Hiperrealitas merupakan sebuah ungkapan yang dikonsepkan Jean Baudrillard dalam bukunya&nbsp;yang berjudul Simulacra and Simulation. Secara harfiah, hiperrealitas bisa dimaknai sebagai sebuah kondisi yang melampaui realitas. Menurut Yasraf Amir Piliang dalam bukunya Hipersemiotika, dalam hiperrealitas kepalsuan berbaur dengan keaslian, masa lalu berbaur dengan masa kini, fakta bersimpang siur dengan rekayasa, tanda melebur dengan realitas, dan dusta bersenyawa dengan kebenaran. Dunia hiperrealitas sebagai sebuah dunia perekayasaan realitas lewat permainan tanda yang melampaui kenyataan sehingga tanda-tanda tersebut kehilangan kontak dengan realitas yang ditampilkan ulang. Penggunaan aplikasi TikTok juga mengaburkan realitas itu sendiri. Kenyataan bisa direkayasa sedemikian rupa di TikTok sehingga hanya menjadi citra dan kehilangan kontak dengan realitas. Yang justru muncul adalah realitas yang seperti diangankan, bukan realitas yang nyata. Kesadaran memahami realitas semu dengan kenyataan yang sesungguhnya inilah yang sering menimbulkan persoalan serius. Orang akan hidup dalam situasi kepura-puraan. Kondisi inilah yang sebenarnya berbahaya, terutama penggunaan TikTok dalam urusan politik. TikTok telah mendangkalkan cara berpikir manusia. Melalui media maya ini, manusia selalu dijejali dengan citra-citra semu dan palsu. Tak jarang, orang tampil justru bertolak belakang dari kenyataan dirinya. Orang bisa menjadi orang lain dan bukan dirinya sendiri. Kenyataan inilah yang menjadikan TikTok politik sangat berbahaya. Kesadaran bahwa realitas yang diusung TikTok adalah realitas yang berlebihan dan semu perlu ditanamkan kepada masyarakat agar para calon pemilih dalam kontestasi politik tak lantas tertipu, salah memilih orang, dan ujung-ujungnya kontestasi politik menjadi tak ubahnya membeli kucing dalam karung.&nbsp;(*) <hr /> *) SUGENG WINARNO, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang

TikTok dipakai untuk konten politik, gak bahaya tah? Menurut penulis, bahaya. Sebab, pesan komunikasi yang muncul di TikTok sejatinya semu.

Bahaya TikTok Politik

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Sugeng Winarno

Berita Terkini

Akhiri Gimik Politik

Meresepsi Film Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso

Bahaya TikTok Politik

Download Aplikasi JawaPos.com