Ribuan Guru Honorer di Sumbar Meminta CPNS Dibatalkan, Ini Alasannya

JawaPos.com - Ribuan guru honorer dari kabupaten/kota di Sumatera Barat (Sumbar) menggelar unjuk rasa di halaman kantor Gubernur Sumbar, Senin (24/9). Mereka menuntut penerimaan CPNS 2018 dibatalkan.

Hal ini menyusul persyaratan yang mengharuskan CPNS diterima paling tinggi berusia 35 tahun. Padahal, puluhan tahun para guru ini telah mengabdi di berbagai sekolah pelosok meski sampai usai lebih 35 tahun.

Dengan mata berkaca-kaca dan isak tangis, guru-guru honorer ini menyanyikan lagu Indonesia Raya. Secara bergantian mereka beorasi. Selain menuntut penerimaan honorer di atas usia 35 tahun, para guru ini juga meminta guru honorer kategori 2 (K2) diangkat menjadi PNS tanpa jalur tes. Hal ini karena melihat perjuangan dan perhatian pendidik terhadap generasi bangsa.

"Lima tahun lamanya moratorium. Kami dijanjikan pengangkatan, makanya kami bertahan mengajar menjadi honorer. Tapi ketika CPNS dibuka tahun ini, pengangkatan ditiadakan dan semua lewat tes. Parahnya lagi, usia honorer yang ikut dibatasi 35 tahun. Lalu kami dikemanakan? Dibuang?. Apa tidak ada keprihatinan bapak?,” kata Ketua Forum Guru Honorer Kota Padang Zul Fitra di depan peserta demo.

Para guru honorer juga mengutarakan pengabdiannya selama ini yang tak pernah diperhatikan. Bahkan, dalam tiga bulan terakhir, honorium para guru honorer belum dicairkan. Kondisi dianggap sangat timpang dibanding gegap gempita bonus yang diterima atlet Asian Games beberapa waktu lalu.

"Atlet raih emas dapat bonus yang luar biasa. Kami yang mengabdi puluhan tahun, beranak cucu tidak dapat apa-apa. Kami menunggu janji pengayoman untuk direalisasikan," tegasnya.

Demonstran lainnya, Zulkarnedi mengatakan, yang datang hari ini di halaman kantor Gubernur adalah guru honorer yang sudah mengabdi antara 15 sampai 20 tahun. "Pastinya mayoritas berusia di atas 35 tahun. Sekarang ini yang tidak bisa. Makanya kami sepakat meminta membatalkan penerimaan CPNS 2018," terangnya.

Aksi para guru honorer ini ditanggapi langsung oleh Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Burhasman, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sumbar Yulitar. Menurut Nasrul Abit, kebijakan penerimaan CPNS berada di tangan Badan Kepegawaian Negara dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Kami merasakan sulitnya kehidupan saudara. Tapi, kami di daerah hanya menerima," ujarnya di depan ribuan guru honorer.

Kendati begitu, pihaknyaberjanji, akan segera menyampaikan surat aspirasi pada pemerintah pusat. Kemudian, Pemprov Sumbar juga akan melakukan rapat bersama bupati/wali kota meminta kepala daerah memberikan perhatian yang layak terhadap guru honorer.

"Kami bicarakan dengan bupati/wali kota untuk membayar gaji yang layak bagi honorer, baik kategori satu maupun dua," ucapnya.

Meski tetap kecewa, setelah mendapat jawaban dari Wagub Nasrul Abit, para guru honorer mulai membubarkan diri mulai pukul 15.30 WIB.