Dana Desa Dipotong untuk Kopdes, Bupati Khawatir Infrastruktur Tidak Terawat, Harga Jual Pangan Jadi Turun

JawaPos.com - Kebijakan pemerintah pusat yang mewajibkan 58,03 persen dana desa dialihkan untuk pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) memicu kekhawatiran di daerah. Pemkab Probolinggo menyatakan siap mendukung, tetapi pembangunan infrastruktur desa tetap harus menjadi prioritas.

Aturan dalam PMK Nomor 7/2026 itu mengalokasikan dana hingga Rp 34,57 triliun secara nasional. Bupati Probolinggo Mohammad Haris mengaku, hingga kini belum menerima penjelasan teknis rinci terkait mekanisme pengalihan anggaran tersebut.

“Jujur, secara langsung kami belum tahu lebih jauh. Karena selama ini sifat kami support bagaimana KDMP ini bisa terselenggara dan terbangun di masing-masing kawasan,” ujar Haris.

Menurut dia, program KDMP sejalan dengan visi pemerintah pusat dalam membangun ekonomi dari desa. Karena itu, pemda siap support program-program pemerintah pusat, terutama KDMP. Ia berharap KDMP mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat.

“Ini merupakan salah satu Asta Cita Presiden, di mana membangun negeri ini lewat desa,” katanya.

Namun Haris mengingatkan bahwa pengalihan dana desa akan berdampak langsung pada program prioritas desa, terutama infrastruktur dasar. Keluhan dari pemerintah desa pun mulai bermunculan dan disampaikan ke pemkab.

“Sejauh ini tentu akan berpengaruh pada program desa. Itu pasti, karena keluhan seluruh pemerintah desa pasti ke kami,” tegasnya.

Misalnya jika pembangunan jalan desa dan sarana dasar lainnya terhambat, maka efek berantainya akan sangat luas. Ada banyak faktor yang akan terdampak.

“Kalau jalan-jalan desa ini tidak terbangun dengan baik, akan banyak faktor yang terdampak. Misalnya pusat produksi pangan seperti kentang, kalau jalannya hancur harga jual bisa turun. Begitu juga destinasi wisata, industri, dan lain sebagainya,” jelasnya.