Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pemdes di Pamekasan Bingung Juknis Belum Disosialisasikan

JawaPos.com - Pemerintah menetapkan kebijakan wajib alokasi 58,03 persen atau setara dengan Rp 34,57 triliun dana desa untuk pengembangan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Keputusan tersebut tertuang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 7/2026.

Di samping itu, dalam PMK 15/2026 dipertegas tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), atau Dana Desa dalam rangka Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan KDKMP. Dalam Pasal 2 ayat (4) ditetapkan bahwa pembayaran angsuran beserta bunganya dilakukan melalui pemotongan DAU atau DBH setiap bulan.

Selain itu, pembayaran juga dapat dilakukan sekaligus dalam satu tahun berjalan dengan menggunakan porsi Dana Desa. Ketentuan pemotongan ini dipertegas dalam Pasal 8 ayat (1), yang menyebutkan bahwa pemerintah pusat akan langsung memangkas penyaluran dana tersebut.

Sekretaris Persatuan Kepala Desa (Perkasa) Pamekasan periode 2025–2030, Moh. Tamyis mengaku para kepala desa (kades) sudah mengetahui adanya pengalihan DD untuk program KDKMP. Akan tetapi, sejak kebijakan ditetapkan belum ada sosialisasi petunjuk teknis (juknis) yang detail berkenaan dengan pemotongan DD tersebut.

Baca Juga:Jangan Lupa Cetak Kartu Peserta Manajer Koperasi Merah Putih Sebelum 3 Mei! Begini Alur Lengkapnya

”Yang diharapkan desa seperti itu (ada sosialisasi juknis, red.). Jadi pemdes sampai sekarang masih bertanya-tanya, masing nunggu regulasi seperti apa,” ungkap Tamyis. 

Kades Samatan, Kecamatan Proppo itu menilai, seharusnya pemerintah memberikan informasi secara utuh terkait pemanfaatan dana desa yang dipotong langsung ini. Desa, menurutnya, berhak mengetahui secara jelas peruntukan anggaran tersebut, mulai dari biaya pembangunan gerai hingga besaran modal yang digunakan untuk kegiatan.

”Kami berharap adanya program yang sangat bagus ini, desa dapat mengetahui secara jelas. Karena nantinya desa yang akan mengasur melalui itu. Jadi dari Rp 3 miliar itu peruntukannya apa saja,” sebutnya.

Tamyis khawatir desa akan menjadi pihak yang dirugikan apabila peruntukan pemotongan DD untuk angsuran KDKMP tersebut tidak dijelaskan secara transparan dan rinci. Menurutnya, kejelasan mekanisme, besaran angsuran, serta tanggung jawab pengelolaan sangat penting agar pemerintah desa tidak menanggung risiko di kemudian hari.

”Bentuk penyalurannya itu seperti apa? Kira-kira sesuai apa tidak? Biar desa juga tidak menjadi korban. Mohon maaf, misalnya dari Rp 3 miliar (untuk mendukung KDKMP) peruntukannya tidak sesuai, kan desa akan jadi korab,” terangnya.

Dia tidak menampikdengan adanya pengalihan pemanfaatan DD untuk KDKMP memiliki dampak yang serius untuk pembangunan yang telah direncakan desa. Karena desa telah menyusun APBDes melalui musayarawah desa (musdes) sehingga didalamnya terdapat aspirasi masyarakat yang direncanakan untuk pembangunan.