BKN Respons Pencopotan 16 Pejabat oleh Bupati Gowa

JawaPos.com - Badan Kepegawaian Daerah (BKN) merespons pencopotan 16 pejabat Pemerintah Kabupaten Gowa oleh Bupati Sitti Husniah Talenrang, diduga imbas polemik hasil sidang hak angket DPRD Gowa tentang pemakzulan bupati untuk diuji di Mahkamah Agung.

"Kami sedang mitigasi. Jadi, kami dapat laporan, sudah ada pengaduan masuk ke BKN. Ini sedang kita cermati," ujar Kepala BKN RI Prof Zudan Arif Fakrulloh dilansir dari Antara di Makassar, Selasa (25/8).

Kendati demikian, kata Zudan, bila melihat regulasi Undang-undang memberikan hak penuh kepada kepala daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Baca Juga:Pesawat Casa Tergelincir di Landasan Pacu Bandara Sultan Hasanuddin

Hak tersebut yakni mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat di lingkup pemerintahan.

"Jadi begini, kalau kepala daerah itu diberi kewenangan mengangkat, memberhentikan, memindahkan ASN dan pejabatnya. Undang-undangnya memang memberikan kewenangan untuk itu. Nah tinggal sekarang dikaji, memindahkannya, mencopotnya, mengangkatnya," tutur Zudan Arif Fakrulloh.

Bupati memiliki kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan ASN sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di lingkungan kabupaten berdasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Baca Juga:Polres Blora Tahan Tiga Pelaku Pengeroyokan Dua Anggota Polisi

Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat ASN oleh kepala daerah tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Kendati demikian, keputusan pengangkatan, pemberhentian maupun memindahkan ASN harus sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta sesuai dengan kewenangan.

"Jadi, kewenangannya harus benar. Tata caranya harus benar. Substansinya harus benar. Ada tiga tolak ukur itu yang disebutkan tadi. Nanti kita kaji (pencopotan itu)," kata mantan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat ini menjelaskan.

Baca Juga:Tiyasan Berpotensi Jadi Mesin Ekonomi Baru di Sleman, Tak Sekadar Kawasan Kuliner

Terkait dengan riak-riak maupun protes dari pejabat daerah termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Gowa, kata Zudan, bisa mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negeri atau PTUN.