Lebihi Ketentuan, Bank Indonesia Ancam Cabut Izin Merchant

JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) Perwakilan Jawa Tengah menyatakan bakal menindak secara tegas perbankan yang mengenakan biaya tambahan melebihi dua persen dalam transaksi elektronik. Musababnya, sudah banyak laporan masyarakat akan surcharge berlebih.

Hamid Ponco Wibowo, Kepala Kantor BI Perwakilan Jateng, mengatakan biaya tambahan yang membengkak jelas merugikan konsumen. Oleh karenanya, pihaknya saat ini memantau beberapa merchant yang disinyalir mengenakan biaya tambahan lebih dari aturan yang ditetapkan.

"Konsumen yang merasa dirugikan bisa langsung melapor ke BI jika ada merchant yang melebihkan surcharge. Kita juga terus memantau," ujar Hamid usai menyerahkan bantuan karpet ke Masjid At Taqwa di Ngaliyan, Semarang, Selasa (31/7).

Bagi masyarakat yang ingin mengadu, lanjutnya, bisa langsung menuju ke Kantor BI terdekat. Sementara, soal tindakan tegas yang dimaksudnya, Hamid berujar bahwa BI bahkan tak akan segan mencabut izin merchant tersebut jika terbukti melanggar aturan.

Sebagai informasi, larangan pengenaan surcharge dalam transaksi pembayaran menggunakan kartu kredit telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/11/PBI/2009.  Sebagaimana telah diubah dalam PBI Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). 

Dalam aturan itu, tertulis bahwa bank penerbit kartu wajib menghentikan kerjasama dengan toko yang merugikan pemegang maupun penerbit kartu kredit. Apabila melanggar, BI bisa memberi sanksi mulai dari teguran hingga pencabutan izin penyelenggaran jasa sistem pembayaran.

"Nanti kami yang akan menindaklanjuti laporan tersebut dan akan memberikan sanksi berupa pencabutan izin jika terbukti menyalahi aturan mengenai biaya tambahan," sambungnya.

Di sisi lain, dirinya pun mengimbau kepada setiap merchant untuk menaati peraturan. Hamid meminta perbankan turut melakukan pengawasan terhadap merchant yang dimiliki agar konsumen tidak terus merasa dikecewakan.