JawaPos Radar | Iklan Jitu

Puji Soeharto, Prabowo Sebut Indonesia Harus Belajar Pajak dari Zambia

21 November 2018, 13:11:19 WIB | Editor: Teguh Jiwa Brata
Puji Soeharto, Prabowo Sebut Indonesia Harus Belajar Pajak dari Zambia
Prabowo Subianto di Indonesia Economic Forum di Shangri-La Hotel, Jakarta, Rabu (21/11). (Hana Adi Perdana / JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Calon Presiden (Capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto memuji kinerja rasio pajak era Presiden ke-2 Indonesia, Soeharto. Menurutnya, pada masa itu capaian rasio pajak Indonesia sangat menggembirakan lantaran mencapai 16 persen.

"Di era Soeharto yang otoriter katanya, tapi (capaian) tax ratio-nya selalu di atas 14 persen," ujarnya dalam Indonesia Economic Forum di Shangri-La Hotel, Jakarta, Rabu (21/11).

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga membandingkan kinerja rasio pajak era Presiden Jokowi dengan era Soeharto. Menurutnya, data Bank Dunia menunjukkan jika capaian rasio pajak Indonesia pada 2016 hanya sebesar 10,3 persen. Angka itu lebih rendah dibanding era Soeharto yang bisa mencapai sekitra 16 persen.

Bahkan dari segi peringkat, Indonesia hanya nangkring di posisi 112 (per tahun 2016) dari 124 negara dengan capaian rasio pajak terbaik. Indonesia kalah dengan negara tetangga seperti Filipina (88), Singapura (87), Malaysia (86), Thailand (66).

Prabowo juga menyebut Indonesia kalah dengan negara seperti Zambia yang capaian rasio pajaknya mencapai 18 persen. "Zambia juga tax rationya jauh lebih baik dari kita dan mungkin kita perlu belajar dari Zambia. Banyak negara yang performanya lebih baik dari kita," ungkapnya.

Indonesia, kata Prabowo, punya potensi rasio pajak hingga 18-20 persen.  Sayang, dalam beberapa tahun terakhir potensi itu tidak tercapai dan malah cenderung stagnan di angka 10 persen.

Ia bahkan menyebut Indonesia bisa kehilangan potensi penerimaan pajak sebesar USD 60 miliar jika rasio pajak tidak bisa melebihi capaian era Soeharto. 

"Kalau kita tidak bisa mencapai performa pajak melampaui soeharti 16 persen ini 6 persen dari GDP kita kehilangan USD 60 miliar karena inefisien birokrasi, dan attitude yang kurang (baik) dalam mengelola ekonomi. Pemerintah tidak mampu mengelola tax ratio. Indonesia sebenarnya bisa capai 18-20 persen menurut expert World bank sesuai diskusi yang pernah kita lakukan," pungkasnya.

(hap/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up