Zalzilatul Hikmia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/07/31_me_1-4052031532.jpg" alt="JASA TITIP: Jastiper biasanya menawarkan layanan jasanya melalui akun medsos. Harga barang sekaligus ongkos jasa diperhitungkan kemudian dengan konsumennya." width="100%">
<figcaption>JASA TITIP: Jastiper biasanya menawarkan layanan jasanya melalui akun medsos. Harga barang sekaligus ongkos jasa diperhitungkan kemudian dengan konsumennya.</figcaption>
</figure> Pemusnahan 2.564 boks milk bun asal Thailand pada awal Maret lalu diikuti dengan implementasi tegas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023. Sampai sekarang, regulasi tentang kebijakan dan pengaturan barang impor itu mengundang kontroversi. DUNIA perjastipan gempar. Permendag 36/2023 membuat para pelaku jasa titip (jastip) dari luar negeri (LN) pusing. Banyak hal dalam aturan tersebut yang membatasi gerak mereka. Termasuk jenis barang dan jumlahnya. Jika melanggar batas maksimal, otomatis barang-barang jastip yang dibawa dikenai biaya tambahan alias pajak lantaran dianggap barang impor. Sebenarnya aturan berfokus pada kebijakan dan pengaturan impor. Namun, pada Pasal 31 ayat 2 butir q Permendag 36/2023, disebutkan pula barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas. Pasal itu mengatur impor atas barang yang disebut barang bebas impor (BBI). Mereka yang tidak punya izin impor tetap boleh mengimpor BBI dengan syarat &rdquo;bukan untuk kegiatan usaha&rdquo;. Pembatasan jumlah dan nilai barang diatur pada lampiran 4 pasal tersebut, yang tebalnya 139 halaman. Secara umum, pembatasan itu berkaitan dengan jumlah dan harga. Untuk beras dan gula, misalnya. Dua barang tersebut boleh dibawa asal beratnya tak lebih dari 5 kilogram. Lain lagi dengan kosmetik dan perbekalan rumah tangga yang diatur maksimal 20 piece per orang. Untuk tas, yang boleh dibawa masuk Indonesia maksimal hanya 2 piece per orang. Alas kaki maksimal 2 pasang per orang. Lalu, mainan maksimal senilai USD 1.500 atau sekitar Rp 23,8 juta. Barang elektronik seperti telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet paling banyak 2 unit per orang dalam satu kedatangan pada jangka waktu satu tahun. Bagi Hanah yang baru memulai bisnis jastip, kebijakan itu dianggapnya merugikan. &rdquo;Ngerepotin! Bikin rugi jastiper kecil kayak saya yang untungnya gak seberapa,&rdquo; ujar perempuan 29 tahun tersebut kepada Jawa Pos Sabtu (23/3). Menurut dia, aturan bebas pajak pada barang bawaan dari LN yang maksimal hanya senilai USD 500 atau sekitar Rp 793 ribu menyebalkan. &rdquo;Selain jastiper, orang yang benar-benar liburan dan bawa oleh-oleh untuk pribadi juga bisa kena dampaknya. Ini kan merugikan banyak pihak,&rdquo; ungkapnya. Meski belum terlalu besar, perolehan Hanah dari bisnis jastipnya sudah bisa menggantikan harga bagasi dan uang makan selama jalan-jalan. Dia biasanya membuka jasa dengan membuat pengumuman di Instagram story dan chat personal. Hanah tak membatasi harga atau jenis barang yang dijastipkan, tetapi membatasi jumlahnya. &rdquo;Yang saya batasi biasanya jumlah barang jastip. Misalnya, cuma bisa beli satu pasang sepatu biar barang jastip yang lain dapat space,&rdquo; jelasnya. Untuk harga jastip, Hanah biasa memberi tahu harga barang asli dengan kurs terbaru ditambah dengan biaya jastipnya. Lain Hanah, lain lagi Annisa Azzahra. Pemilik jastip dengan akun @kopersasa itu tak terlalu terpengaruh dengan aturan yang kini banyak dibahas. Sebab, dia selalu taat aturan soal barang bawaan yang tak boleh lebih dari USD 500. &rdquo;Selama belanjaan kita gak lebih dari itu tuh aman kok. Tapi, memang semua struk dan invoice barang-barang hand carry tuh aku simpen banget, buat jaga-jaga kalau ada pengecekan,&rdquo; katanya. Annisa tak hanya mengandalkan bagasi untuk menampung barang jastipannya. Dia tak ragu menggunakan layanan kargo untuk mengangkut barang-barang jastip. Dia menyatakan bahwa biayanya tak terlampau mahal, mulai Rp 100 ribu hingga Rp 270 ribu per kilogram bergantung negara asalnya. &rdquo;Dan, itu udah all in termasuk pajak,&rdquo; ungkapnya. Annisa memulai bisnis jastip sejak Agustus 2023. Sejauh ini dia 5 kali membuka jastipan ke Bangkok, 2 kali Kuala Lumpur, dan bulan ini akan ke Hongkong, Shenzhen, dan Bangkok. Jauh sebelum buka jastip, perempuan 26 tahun itu menggeluti bisnis jual beli produk aksesori mobil yang barangnya diimpor dari Tiongkok. Tak heran jika dia sudah memiliki SK Kemenkum HAM dan nomor induk berusaha (NIB) di bidang retail import. Sementara itu, Risa Sondari yang seorang travel enthusiast lebih menyoroti pengaturan jumlah barang yang disarankan. &rdquo;Yang aku denger cuma bawa boleh 2 piece sepatu itu kayaknya terlalu deh. Mesti dikaji lagi gak sih,&rdquo; kritiknya. Sebagai orang yang gemar thrifting, dia merasa berkeberatan dengan kebijakan tersebut. Sebab, harga barang thrifting dan barang baru beda jauh. &rdquo;Mendingan pakai nominal uang daripada jumlah macam gitu,&rdquo; tuturnya. Risa juga menyatakan bahwa kewajiban lapor barang seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 Tahun 2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut merepotkan. &rdquo;Kayaknya kalau keluar negeri buat bekerja, pameran, or any reason lapor sah-sah aja. Buat yang cuma traveling bentar doang lapor tuh PR. Haha&hellip;,&rdquo; jelas perempuan yang sudah mengunjungi 32 negara tersebut. Kalaupun diwajibkan, dia berharap sistem pelaporannya tidak ribet. (mia/c14/hep)

Regulasi tentang kebijakan dan pengaturan barang impor itu mengundang kontroversi. Yaitu, Permendag Nomor 36 Tahun 2023.

Ilham Safutra

Suara Jastiper Tanah Air soal Polemik Permendag 36/2023, Merepotkan Pemain Skala Kecil dan Yang Masih Merintis

head

top_banner

skyscrapper

half_page

leaderboard1

leaderboard2

rectangle1

rectangle2

bottom_banner

interstitial

amp_top_banner

amp_rectangle1

amp_rectangle2

amp_rectangle3

amp_rectangle4

amp_rectangle5

amp_native

amp_bottom_banner

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari, Candra Mega SariAsisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga, Novia Herawati&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Jatu Rahendarto, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Karir&nbsp;</h1><h1>Selalu Ada yang Baru!</h1>Selamat datang di situs resmi Rekrutmen Jawa Pos&nbsp;Jawa Pos merupakan perusahaan media massa terbesar di Indonesia. Memiliki lebih dari 200 media yang tersebar di seluruh Nusantara. Berbasis di Surabaya dengan sirkulasi lebih dari 400 ribu eksemplar per hari, Jawa Pos telah menjadi media massa yang kreatif, mencetak tren baru, serta mendapatkan berbagai penghargaan nasional dan internasional.&nbsp;Di 2016, Jawa Pos (PT Jawa Pos Koran) untuk kali pertama dalam sejarah membuka rekrutmen secara online. Situs resmi Rekrutmen Jawa Pos ini dapat diakses sepanjang tahun. Berbagai posisi yang tersedia dapat dilihat updatenya di situs ini. Berbagai pengumuman terkait program rekrutmen juga akan hadir. Tim rekrutmen Jawa Pos hanya akan memproses lamaran yang diajukan secara online. Let’s join us!&nbsp;Beberapa posisi telah dibuka! Buruan cek!

karir

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Suara Jastiper Tanah Air soal Polemik Permendag 36/2023, Merepotkan Pemain Skala Kecil dan Yang Masih Merintis

Tags

Artikel Terkait

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Suara Jastiper Tanah Air soal Polemik Permendag 36/2023, Merepotkan Pemain Skala Kecil dan Yang Masih Merintis

Tags

Artikel Terkait

Cegah Predatory Pricing, Pemerintah Mau Tetapkan Harga Acuan untuk Barang Impor, dari Pangan sampai Alas Kaki

Aturan Baru MinyaKita Berlaku Mulai 2026, Salah Satu Tujuannya untuk Kontrol Distribusi dan HET

Download Aplikasi JawaPos.com