Percepatan Reformasi Perizinan Energi Jadi Kunci Ketahanan Energi Indonesia

JawaPos.com-Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Yuliot Tanjung menyebut sektor hulu minyak dan gas bumi sebagai penopang utama ketahanan energi Indonesia. Hal ini masih menjadi fondasi penting di tengah percepatan transisi menuju energi yang lebih bersih.

Karena itu, pemerintah menekankan perlunya percepatan reformasi perizinan, optimalisasi lapangan eksisting, pembukaan wilayah kerja baru, hingga reaktivasi sumur tua yang masih bernilai ekonomis.

Yuliot menyoroti produksi migas nasional yang terus merosot dalam satu dekade terakhir. Sementara itu, kebutuhan dalam negeri mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sehingga impor masih tinggi.

“Ini tantangan bagi ketahanan energi dan pertumbuhan industri. Selain memperkuat suplai migas, pemerintah juga mempercepat pemanfaatan energi alternatif,” ujar Yuliot Tanjung dalam pembukaan Rapat Koordinasi Dukungan Bisnis (Rakor Dukbis) SKK Migas 2025, Rabu (3/12).

Sejalan dengan itu, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyampaikan bahwa percepatan perizinan serta penguatan rantai suplai menjadi fokus utama Rakor Dukbis tahun ini. Forum yang berlangsung 3–5 Desember tersebut melibatkan kementerian teknis, KKKS, dan pemangku kepentingan industri hulu migas.

SKK Migas bersama KKKS kini tengah menyusun Grand Design Dukungan Bisnis 2026. Itu mencakup agenda peningkatan produksi, efisiensi biaya, perbaikan tata kelola rantai suplai, pengembangan masyarakat, hingga keberlanjutan operasi.

Djoko menegaskan bahwa birokrasi perizinan masih menjadi kendala terbesar.

“Mulai dari izin lingkungan, pertanahan, kawasan hutan, hingga kepabeanan, semua masih memanjang dan lintas sektor. Keterlambatan administrasi bisa menggeser jadwal pengeboran dan waktu onstream proyek strategis,” ungkap Djoko.

Untuk menjawab tantangan pengadaan, SKK Migas mengoptimalkan sistem Centralized Integrated Vendor Database (CIVD) yang memusatkan data kualifikasi penyedia barang dan jasa di seluruh KKKS.

Melalui platform ini, proses pengadaan menjadi lebih efisien dan transparan. Sekaligus membuka ruang lebih besar bagi perusahaan nasional dan UMKM untuk masuk ke rantai pasok industri hulu migas sesuai target peningkatan kapasitas nasional.

Djoko juga menyebut SKK Migas bersama kementerian teknis terus mencari terobosan menghadapi hambatan utama seperti tumpang tindih regulasi, lambannya persetujuan lingkungan, persoalan pertanahan, dan ketidakpastian pengelolaan kawasan. Rakor ini diharapkan melahirkan langkah konkret untuk mempercepat penyelesaian berbagai isu tersebut.

Adapun Rakor Dukbis 2025 memuat empat agenda utama yang dibahas melalui empat panel diskusi.

1. Harmonisasi Kebijakan Perizinan

Panel pertama mengulas implementasi regulasi baru seperti PP 28/2025, Permen ATR/BPN No. 1/2024, dan Kepmen LH 1637/2025. Tumpang tindih aturan, lambannya persetujuan lingkungan, serta ketidakpastian kawasan hutan dinilai masih menghambat proyek strategis seperti Geng North–ENI, Tangkulo–Mubadala, dan Abadi LNG–INPEX.

2. Tantangan Rantai Suplai