Purbaya Buka-bukaan Soal Bengkaknya Biaya Pembangunan Whoosh: Pembebasan Lahan Lambat hingga Buruknya Koordinasi

JawaPos.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka-bukaan soal penyebab membengkaknya anggaran atau cost overrun proyek kereta cepat Whoosh yang berujung pada besarnya kewajiban pembayaran utang pemerintah Indonesia.

Menurut dia, salah satu masalah utama, yakni saat proyek berjalan adalah lambannya pembebasan lahan serta buruknya koordinasi antarinstansi.

Purbaya mengungkapkan, saat proses pembangunan berlangsung, pihak mitra dari Tiongkok sempat mengeluhkan perihal minimnya progres proyek. Bahkan, dalam kurun waktu satu hingga dua tahun, lahan yang berhasil dibebaskan disebut baru mencapai sekitar empat kilometer.

"Oh itu kan zaman dulu, kalau misal tinggi (cost overrun) waktu dia ngebangun kan dulu, setelah dikasih ke China, ada perusahaan di sini sama China bekerja sama. Pemerintahnya sempat berpasangan pada waktu itu. Sehingga pada satu titik, orangnya datang ke saya, CEO Whoosh yang dari China itu bilang, waktu itu ya, sekarang udah diselesaikan," kata Purbaya saat ditemui usai menghadiri Simposium PT SMI di Ayana Midplaza di Jakarta, Rabu (22/4).

Baca Juga:Digembleng 1,5 Bulan di 6 Lemdik TNI, Kepala Bacadnas Kemhan Lepas 1.773 Calon Komcad ASN

"Gak ada kemajuan katanya, udah berapa tahun? Dua tahun? Setahun dua tahun, lahan yang dibebaskan baru empat kilometer. Pada waktu itu, kita ngomong zaman dulu ya," tambahnya.

Ia menuturkan, ketika ditelusuri lebih jauh, tidak ada pihak yang benar-benar memegang kendali proyek secara menyeluruh. Akibatnya, ketika investor atau pelaksana proyek mengadu, mereka justru dipingpong dari satu instansi ke instansi lain.

“Saya tanya kamu siapa yang handle projeknya? Gak ada. Kalau kami ngadu ke BUMN dipingpong ke PU, pingpong lagi ke sana. Yaudah ditarik ke maritim waktu itu. Diberesin sedikit lah pada waktu itu. Tapi saya lihat sih masih agak lambat," jelasnya.

Menurut Purbaya, kondisi semacam itu menjadi pelajaran penting agar proyek strategis nasional ke depan tidak lagi berjalan tanpa pengawasan dan penanggung jawab yang jelas. Sebab, ketidakjelasan komando membuat pelaksanaan proyek tersendat dan berpotensi memicu lonjakan biaya.

Ia menegaskan, pemerintah ke depan akan melakukan pengawalan lebih ketat terhadap proyek-proyek besar agar pelaksana di lapangan tidak kebingungan.