MSCI Soroti Arus Informasi, Pemerintah RI Percepat Reformasi Pasar Modal

JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menilai Catatan Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada Global Market Accessibility Review 2026 akan kondisi Indonesia menegaskan akan aspek fundamental ekonomi dan akses pasar Indonesia tetap kuat.

Sebagaimana diketahui, Dalam laporan tersebut, terdapat satu penyesuaian penilaian bagi Indonesia, yakni pada kriteria Information Flow (arus informasi) dari semula plus menjadi minus.

Airlangga mengatakan, pemerintah memandang catatan ini sebagai penegasan atas arah agenda reformasi pasar modal yang telah dan sedang berjalan. Ia menegaskan bahwa catatan MSCI justru menegaskan bahwa fundamental ekonomi dan akses pasar Indonesia tetap kuat.

Baca Juga:Ada Atep hingga Adam Alis, Persib Bandung All-Stars Temu Kangen di Stadion Siliwangi 

“Yang menjadi perhatian adalah aspek transparansi dan integritas pasar, dan di sinilah Pemerintah bersama OJK dan BEI telah dan terus melakukan reformasi secara konkret, mulai dari penyesuaian free float, keterbukaan pemilik manfaat akhir, hingga pendalaman pasar,” ujar Airlangga dalam keterangan yang diterima, Jumat (19/6).

Airlangga memastikan bahwa pemerinta optimistis Indonesia tetap berada pada jalur emerging market, dan Pemerintah berkomitmen menuntaskan agenda reformasi ini untuk menjaga kepercayaan investor.

Airlangga, stabilitas nilai tukar, inflasi yang terkendali, serta bauran kebijakan fiskal dan moneter yang berhati-hati menjadi jangkar kepercayaan investor terhadap perekonomian nasional.

“Pemerintah meyakini kombinasi reformasi struktural pasar modal dan stabilitas makroekonomi akan terus memperkuat daya tarik dan kredibilitas pasar Indonesia di mata investor institusi global,” ungkapnya.

Baca Juga:Bukan Cuma Pikap, Isuzu Traga Kini Bisa Disulap Jadi Bus Penumpang, Ini Keunggulannya

Di sisi sektor eksternal, Pemerintah bersama Bank Indonesia terus menjaga kepercayaan pasar melalui bauran kebijakan yang terukur, antara lain penyesuaian suku bunga acuan menjadi 5,75% pada Juni 2026, penguatan stabilitas dan pendalaman pasar valuta asing.

Pemerintah dan BI juga melakukan pengelolaan pembiayaan yang prudent termasuk penerbitan Surat Utang Negara dalam denominasi valuta asing, serta penguatan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga kecukupan likuiditas.

“Kombinasi langkah ini menjadi penyangga ketahanan sektor eksternal sekaligus menopang kepercayaan investor di tengah dinamika global,” ucapnya.