80 Persen Kebutuhan Susu Nasional Masih Impor, Mentan: Indonesia Butuh 20 Peternakan Besar Kejar Swasembada

JawaPos.com – Indonesia ternyata masih mengimpor sekitar 80 persen kebutuhan susu nasional. Karena itu, pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk mengejar swasembada atau kemandirian dalam negeri.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak investor dalam dan luar negeri memperkuat industri persusuan nasional. Menurutnya, Indonesia hanya membutuhkan sekitar 20 peternakan sapi perah modern berskala besar untuk memenuhi kebutuhan susu nasional yang hingga kini masih didominasi impor.

“Kami meminta pengusaha-pengusaha lokal maupun dari luar negeri untuk investasi di Indonesia karena pasarnya jelas. Kita butuh perusahaan seperti ini sekitar 20 kalau mau swasembada,” kata Mentan Amran usai peletakan batu pertama pembangunan peternakan sapi perah terpadu di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Senin (20/7).

Proyek dengan kapasitas produksi 180 ribu ton susu segar per tahun iji dinilai menjadi model investasi yang dibutuhkan untuk mempercepat terwujudnya swasembada susu.

Amran mengungkapkan, Indonesia masih mengimpor sekitar 80 persen kebutuhan susu nasional atau setara 3,6 hingga 3,8 juta ton per tahun. Besarnya ketergantungan impor tersebut sekaligus menunjukkan peluang investasi yang sangat besar di sektor persusuan.

“Ini adalah potensi yang sangat besar. Kami bangga putra terbaik bangsa membangun industri susu. Ini yang kita nantikan dan menjadi harapan Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto,” ujarnya.

Menurut Amran, peternakan sapi perah yang dibangun di Brebes ditargetkan mampu memproduksi 180 ribu ton susu segar per tahun atau sekitar 20 persen dari produksi susu nasional saat ini. Semakin banyak investasi serupa terealisasi, semakin cepat Indonesia mampu memenuhi kebutuhan susu dari produksi dalam negeri.

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah berkomitmen memberikan kemudahan bagi investor. Seluruh proses perizinan akan dipercepat agar investasi dapat segera berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kalau butuh legalitas dari Kementerian Pertanian, staf kami yang mengantarkan. Cukup kirim lewat WhatsApp, insyaallah kami percepat. Jangan sampai investasi dipersulit,” tegasnya.