Kepala BGN Minta Pejabat Eselon I dan II Berkantor di Daerah

JawaPos.com – Para pejabat eselon I dan II beserta jajarannya di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) kini tak lagi bekerja di Jakarta. Mereka disebar ke berbagai wilayah untuk mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia.

Langkah ini diambil untuk memperkuat pengawasan di lapangan, terutama setelah muncul kembali insiden keracunan makanan di sejumlah daerah.

"Saya telah mengeluarkan SK (surat keputusan) jadi membagi habis eselon 1 dan eselon 2 dan di bawahnya itu kemudian berkantor di daerah-daerah, karena dapur itu kan enggak ada di gedung ini (Kantor BGN Pusat). Dapur itu ada di daerah-daerah," kata Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (7/8).

Menurut dia, pembagian wilayah dilakukan secara berjenjang. Pejabat eselon I bertanggung jawab atas beberapa provinsi, sementara pejabat eselon II mengawasi sejumlah kabupaten.

Baca Juga:BGN Wajibkan Seluruh Pegawai Dapur Jalani Cek Kesehatan Rutin

"Jadi dia punya tugas pokok, misalnya sebagai Kepala Biro Humas misalnya itu tugas pokok dia, tapi dia punya namanya wilayah penanggungjawaban," ujarnya.

Sudaryono menjelaskan, setiap pejabat akan bertanggung jawab menangani berbagai persoalan yang muncul di wilayah binaannya, mulai dari koordinasi dengan pemerintah daerah hingga penanganan kasus keracunan.

"Biasanya eselon 2 itu di kabupaten kalau tidak salah hitungannya satu eselon 2 mengampu 8 kabupaten gitu," katanya.

Sudaryono menambahkan, penanganan kasus keracunan maupun pelanggaran lain di wilayah tersebut juga akan menjadi bagian dari penilaian terhadap pejabat yang ditugaskan.

"Kasus keracunan kasus ini kasus apapun itu pelanggaran itu menjadi condite bagi dia ya. Jadi ini sudah saya keluarkan SK untuk semuanya dibagi eselon 1 dibagi ke provinsi jadi satu eselon 1 mengampu beberapa provinsi bawahannya mengampu kabupaten-kabupaten di bawahnya," ungkapnya.

Baca Juga:APGI Apresiasi Langkah BGN Aktifkan 114 Dapur MBG di Wilayah Stunting dan 3T

Menurut Sudaryono, kebijakan tersebut diterapkan agar pengawasan tidak lagi hanya terpusat di Jakarta.