Negara Diminta Tak Lepas Tangan, DPR Soroti Risiko Pelanggaran HAM di Dunia Usaha

JawaPos.com - Negara dinilai tetap perlu mengambil peran aktif dalam memastikan kegiatan dunia usaha tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Hal tersebut menjadi salah satu perhatian Komisi XIII DPR RI dalam diskusi bersama Kementerian HAM terkait penguatan kepatuhan HAM di sektor usaha.

Komisi XIII DPR RI bersama Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Kementerian HAM RI, menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) bertajuk

"Kepatuhan Hak Asasi Manusia yang Menjunjung Martabat Manusia dalam Dunia Usaha" di Ruang Rapat Gedung Rifa, Jakarta.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Ahmad Basarah, menilai perlindungan masyarakat dari potensi eksploitasi dalam aktivitas bisnis membutuhkan keterlibatan negara. Menurutnya, keberadaan negara tetap penting dalam memastikan prinsip HAM diterapkan dalam dunia usaha.

"Di dalam perspektif perlindungan HAM di dunia usaha, memang menurut saya negara harus hadir," ujar Ahmad, dikutip Sabtu (29/8).

Meski demikian, ia menyampaikan penguatan perlindungan HAM perlu tetap mempertimbangkan keberlangsungan iklim usaha nasional. Dengan demikian, upaya membangun kepatuhan HAM tidak semata-mata berorientasi pada penambahan aturan, tetapi juga perlu memperhatikan kondisi dunia usaha.

Dalam forum tersebut, pemerintah juga menjelaskan bahwa mekanisme penilaian kepatuhan HAM bagi pelaku usaha masih dalam tahap penyempurnaan. Sejumlah indikator akan terlebih dahulu diuji sebelum sistem tersebut diterapkan secara lebih luas.