Kemenko Hilirisasi Dibentuk, Ekonom Minta Bahlil Selesaikan Masalah Hambatan Investasi

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

JawaPos.com - Guru besar sekaligus pakar energi Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof. Muhammad Bachtiar Nappu meminta pembentukan Kementerian Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi harus menjadi momentum menyelesaikan hambatan investasi.

Bahlil Lahadalia yang memimpin kementerian ini perlu menyelesaikan persoalan lintas kementerian yang banyak ditemukan selama ini. Seperti perizinan, kepastian bahan baku, penyediaan energi hingga akses pasar.

Dengan disatukannya kementerian terkait, berbagai persoalan tersebut harus bisa diselesaikan. Dengan begitu, negara tidak hanya melakukan perubahan terhadap struktur kelembagaan.

“Pada dasarnya, hilirisasi bukan hanya soal membangun smelter atau pabrik. Hilirisasi membutuhkan sebuah ekosistem. Ekosistem itu mencakup bahan baku, energi, infrastruktur, pembiayaan, teknologi, tenaga kerja, regulasi, sampai akses pasar,” kata Bachtiar saat dihubungi, Selasa (6/10).

Baca Juga: Kejar Ketahanan Pangan, Pupuk Indonesia Siapkan 8 Proyek Pabrik

Menurutnya, persoalan soal investasi ditemukan di banyak kementerian. Masalah yang muncul seperti bisa memperoleh izin industri tetapi belum mendapatkan kepastian bahan baku. Dalam kasus lain, bahan baku tersedia tetapi harga listrik belum kompetitif, atau pasokan listrik tersedia namun jaringan transmisinya belum siap.

Adanya kemenko khusus yang menangani hilirisasi diharapkan bisa mengintegrasikan pengambilan keputusan tersebut. Namun, koordinasi tidak berarti seluruh kewenangan harus tersentralisasi. Kementerian teknis tetap perlu menjalankan fungsi check and balance, sementara Kemenko memastikan kebijakan antarlembaga tidak saling bertabrakan.

“Kalau ditanya ukuran keberhasilannya, jangan dilihat dari berapa banyak rapat koordinasi yang dilakukan. Ukurannya adalah berapa banyak bottleneck investasi yang berhasil dihilangkan, berapa lama waktu dari perencanaan sampai financial close bisa direalisasikan, dan berapa besar nilai tambah yang benar-benar tinggal di Indonesia,” pungkasnya.

Bachtiar juga melihat program PLTS 100 GW tidak seharusnya dipandang sekadar sebagai upaya menambah kapasitas pembangkit. Program tersebut dapat ditempatkan sebagai bagian dari strategi industrialisasi nasional dengan menjadikan kawasan industri sebagai pusat permintaan atau load center energi bersih.

Sementara, Direktur INDEF Green Transition Initiative (GTI) Imaduddin Abdullah menambahkan, kompleksitas regulasi dan persoalan teknis membutuhkan orkestrasi lintas lembaga agar proses dari perencanaan hingga implementasi dapat berjalan selaras.

“Terbentuknya kementerian koordinator ini menjadi salah satu peluang untuk Indonesia semakin maju di bidang transisi energi dan hilirisasi,” kata Imaduddin.

Menurut Imaduddin, salah satu agenda yang dapat dipercepat melalui koordinasi tersebut adalah program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp). Program itu membutuhkan penyelarasan kebijakan industri, perencanaan energi, tata ruang, infrastruktur hingga investasi.

“Investasi sudah ditanamkan, tetapi kapasitas produksi, penerimaan negara, dan penciptaan lapangan kerja belum mencapai harapan. Hilirisasi membutuhkan dukungan lintas kementerian yang terarah, dari perizinan, energi dan akses pasar. Ketika satu mata rantai tertinggal, manfaatnya pun tidak optimal," tandasnya.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Kemenko Hilirisasi Dibentuk, Ekonom Minta Bahlil Selesaikan Masalah Hambatan Investasi

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Kemenko Hilirisasi Dibentuk, Ekonom Minta Bahlil Selesaikan Masalah Hambatan Investasi

Tags

Artikel Terkait

Menkeu Paparkan Sumber Anggaran Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi

Kemenko Hilirisasi Dibentuk, Akademisi Yakin Bisa Percepat Transformasi Kekayaan Mineral Indonesia

Prabowo Bentuk Kemenko Hilirisasi, Akademisi sebut Bisa Kurangi Tumpang Tindih Kebijakan

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com