IHSG Anjlok 11,57%, Ekonom Soroti Kepercayaan Investor dan Risiko Fiskal di 2 Tahun Prabowo-Gibran

JawaPos.com – Kejatuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 11,57 persen ke level 5.185,11 pada perdagangan Jumat (16/10) menjadi ujian serius bagi kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia, khususnya di momen dua tahun berjalan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pasar saham yang tercermin dari IHSG yang sejatinya terus bergerak mengikuti perkembangan perekonomian dengan faktor-faktor yang menyertainya, baik sentimen positif maupun negatif.

Kejatuhan IHSG kali ini, selain merespons sorotan Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap tata kelola pasar modal, juga berbagai faktor lain yang mempengaruhinya, seperti arah kebijakan pemerintah dalam pengelolaan APBN, khususnya pengelolaan fiskal dan pelaksanaan program prioritas.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M. Rizal Taufikurrahman menilai, kejatuhan IHSG tidak cukup dijelaskan oleh sentimen MSCI. Menurut dia, gejolak tersebut turut memperlihatkan persoalan kepercayaan investor terhadap transparansi kepemilikan saham, kewajaran pembentukan harga, dan ketegasan pengawasan pasar modal.

”MSCI menjadi pemicu investor menilai ulang risiko pasar Indonesia,” ujar Rizal kepada JawaPos.com, Senin (19/10).

Baca Juga:IHSG Masih Dibayangi Tekanan, Ini 4 Saham Pilihan MNC Sekuritas untuk Trading

Meski demikian, dia mengingatkan bahwa penurunan IHSG belum otomatis menunjukkan terjadinya krisis ekonomi sistemik. Risiko akan membesar apabila tekanan di pasar saham merembet ke nilai tukar rupiah, biaya pembiayaan, investasi, hingga lapangan kerja.

Selain persoalan pasar modal, Rizal menyoroti risiko fiskal dari pembiayaan program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes).

Menurut dia, risiko fiskal kedua program tersebut ditentukan oleh keberlanjutan pendanaan, kualitas pelaksanaan, dan manfaat ekonomi yang dihasilkan. Ekspansi program yang melampaui kesiapan pelaksanaan berpotensi menambah kewajiban negara sekaligus menggeser belanja produktif.

”Ukurannya mencakup rasio bunga utang terhadap pendapatan, keseimbangan primer, kebutuhan pembiayaan, premi risiko SBN, serta kewajiban penjaminan,” jelasnya.

Rizal menegaskan, keberhasilan program prioritas tidak semestinya hanya dinilai dari besarnya anggaran yang terserap. Pemerintah perlu menunjukkan hasil nyata, mulai dari perbaikan gizi masyarakat melalui MBG hingga peningkatan kemandirian usaha koperasi.