BGN Wajibkan SPPG Perbarui Perjanjian Kerja Sama demi Akuntabilitas

JawaPos.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memperbarui Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK, sebagai bagian dari penguatan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Langkah ini disertai pemeriksaan dokumen, verifikasi administrasi, dan keterbukaan data sebagai bentuk komitmen BGN dalam mendukung akuntabilitas serta proses penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung.

Kepala BGN Sudaryono menegaskan, pihaknya mendukung penuh langkah Kejaksaan Agung dalam menjalankan penegakan hukum terkait pelaksanaan program MBG.

BGN juga siap membuka akses terhadap data yang diperlukan untuk mendukung proses pemeriksaan.

Baca Juga:BGN Suspend Khusus 6.097 Dapur SPPG Imbas Tak Lapor Penggunaan Dana Harian

“Kita dukung penuh Kejaksaan Agung. Data kita buka. Semua SPPG wajib Perjanjian Kerja Sama baru, diperiksa Biro Hukum dan dilegalisasi notaris,” ujar Sudaryono pada Kamis (29/10).

Pembaruan SPK menjadi bagian dari upaya BGN memperkuat kepastian administrasi dan akuntabilitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

Dokumen kerja sama yang baru akan menggantikan perjanjian sebelumnya, dengan pemeriksaan oleh Biro Hukum BGN dan legalisasi notaris.

Penandatanganan secara elektronik direncanakan berlangsung secara bertahap mulai akhir Oktober 2026.

Dalam pelaksanaannya, proses pembaruan SPK disertai verifikasi untuk memastikan kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan operasional.

Baca Juga:BGN Catat 52 Ribu UMKM Jadi Pemasok MBG, Ekonomi Lokal Bergerak

Persyaratan tersebut meliputi dokumen administrasi yang lengkap, status SPS 2, tidak sedang dikenai penghentian sementara operasional suspend, serta penyampaian laporan harian secara tertib.