Holding BUMN Migas Bisa Bikin Pertamina dan PGN Jadi Lebih Efisien

JawaPos.com - Pakar BUMN Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto menegaskan, pembentukan Holding BUMN Migas akan dapat membuat dua perusahaan menjadi lebih efisien. Salah satunya adalah penggunaan satu pipa yang dapat dipakai multi operator.

Kebijakan open access tentunya akan menghindari pemborosan dua perusahaan. Sedangkan dari segi legal, Pertamina sebagai holding BUMN Migas yang membawahi PGN dan Pertagas memiliki bargaining position yang lebih kuat, baik dari sudut finansial dan institusional. 

"Dengan demikian, maka proses value creation bisa lebih cepat dilaksanakan,” kata Toto dalam keterangan resmi, di Jakarta, Rabu (4/7).

Besarnya manfaat tersebut, menurut Toto tentu sangat berarti dalam upaya meningkatkan daya saing. Apalagi selama ini, size Pertamina sebagai national oil company (NOC) relatif lebih dibandingkan NOC lain. 

Bahkan dibandingkan NOC negeri jiran, yaitu Petronas, maka Pertamina juga masih relatif tertinggal, baik dari sisi in terms of asset, maupun revenue atau profit-nya. “Dengan dikonsolidasikan menjadi Holding Company Migas, maka diharapkan value creation bisa lebih cepat dilakukan sehingga size Pertamina sebagai NOC bisa lebih kompetitif,” ujarnya. 

Toto sendiri menyebut, banyak benchmark di luar negeri, dimana perusahaan yang semula berdiri sendiri dan kemudian membentuk holding, ternyata bisa menjelma menjadi perusahaan yang sangat kuat. Dan itu tidak hanya terjadi di tingkat global, namun juga untuk kawasan regional. 

Contoh sederhana adalah Petronas. Mereka adalah holding yang memiliki bisnis di hulu dan hilir Migas. “Sinergi bisa diciptakan karena mereja juga berfungsi sebagai regulator seperti Pertamina dulu,” kata dia.

Toto juga menepis anggapan bahwa pembentukan Holding BUMN Migas bisa memperlemah pengawasan terhadap BUMN. Apalagi, PGN merupakan perusahaan terbuka yang sejak awal sudah memiliki sisi governance yang kuat. 

"Pemerintah masih bisa mengontrol lewat Pertamina, karena kepemilikan saham Pemerintah di sana adalah mayoritas . Apalagi dalam klausul take over tersebut, Pemerintah masih memiliki satu lembar saham merah putih seri A di PGN yang bisa mem-veto keputusan RUPS apabila dianggap merugikan kepentingan publik/negara,” tegas Toto.