Prabowo Tegaskan Harga Mineral Tak Boleh Diatur Bursa Asing, APNI Sambut Pembentukan BMKS

Presiden Prabowo Subianto bertindak sebagai inspektur upacara dalam prosesi penurunan Bendera Merah Putih pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8) sore.(tangkapan layar).

JawaPos.com - Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menilai pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) merupakan langkah yang baik dalam menentukan masa depan kekayaan alam Indonesia.

Sebagaimana diketahui, dalam pidatonya pada 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto, menegaskan bahwa harga kekayaan mineral Indonesia termasuk nikel, timah, tembaga, bauksit, dan emas tidak boleh lagi ditentukan di bursa negara lain.

Ketua Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Nanan Soekarna, menilai langkah krusial dalam transformasi ini adalah pengalihan otoritas pengawasan bursa komoditas dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurutnya, integrasi tersebut bukan sekadar perpindahan administratif, melainkan upaya menyinergikan pasar keuangan dan komoditas fisik untuk menciptakan likuiditas yang lebih dalam.

Pasalnya, Dengan pengawasan OJK, Indonesia diarahkan bertransformasi dari price taker menjadi penentu tolok ukur harga (benchmark) yang kredibel bagi mineral kritis, sekaligus mengurangi ketergantungan pada bursa luar negeri. Upaya sistematis ini dijalankan melalui empat Kelompok Kerja (Pokja) guna memastikan operasional penuh pada 1 Januari 2027.

“Bagi APNI, pengumuman ini menandai babak baru dari sebuah gagasan yang telah diperjuangkan asosiasi sejak tahun 2023, yakni pembentukan Indonesia Metal Exchange (IMEX) bursa logam nasional yang dirancang agar Indonesia, sebagai produsen nikel terbesar dunia, memiliki kendali penuh atas pembentukan harga acuan komoditas strategisnya sendiri,” ujar Nanan dalam keterangan yang diterima, Selasa (18/8).

Nanan mengtakan, Selama puluhan tahun, Indonesia telah mengonsolidasikan perannya sebagai episentrum pasokan mineral global, khususnya nikel.

Namun besarnya volume produksi fisik belum sepenuhnya terkonversi menjadi kedaulatan ekonomi seperti referensi harga, likuiditas lindung nilai (hedging), dan data transaksi strategis masih tersentralisasi di bursa luar negeri seperti LME dan SHFE.