Pemerintah Targetkan Penetapan Lokasi PLTN Paling Lambat 2027

JawaPos.com - Pemerintah menargetkan penetapan tapak pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia pada 2026 atau paling lambat 2027 sebagai bagian pengembangan energi baru dan terbarukan.

"Pemerintah sudah mengejar PLTN. Insya Allah di tahun 2026 atau 2027 paling lambat, pemerintah sudah menetapkan tapaknya," kata Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian Elen Setiadi dalam seminar WRI Indonesia di Jakarta, Rabu (30/9).

Menurutnya, penetapan tapak tersebut akan mempertimbangkan teknologi PLTN yang akan dipilih. Elen menyebut terdapat sejumlah pilihan teknologi dan mitra yang berminat bekerja sama dengan Indonesia, antara lain dari Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, dan Rusia.

Ia menilai pengembangan PLTN menjadi salah satu bagian dari upaya menyediakan energi yang cukup, andal, kompetitif, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi.

Apalagi, lanjut dia, kebutuhan listrik nasional diproyeksikan meningkat hingga 600 terawatt hour (TWh), dengan konsumsi mendekati 2.000 kilowatt hour (kWh) per kapita pada 2030.

Selain PLTN, pemerintah mendorong pengembangan berbagai sumber energi terbarukan, seperti energi surya, hidro, angin, bioenergi, panas bumi, dan energi laut.

Pemerintah juga menargetkan penguatan jaringan listrik melalui pembangunan green super grid sepanjang 70.000 kilometer hingga 2040 untuk menghubungkan sumber energi terbarukan dengan pusat industri dan permintaan listrik.

Baca Juga:Akomodasi Program Prabowo PLTS 100 GWp, Airlangga Minta RUPTL Direvisi

Melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW).

Tambahan kapasitas sebesar 69,5 GW tersebut terdiri atas 42,6 GW atau 61 persen dari energi baru terbarukan, 10,3 GW atau 15 persen dari penyimpanan energi, serta 16,6 GW atau 24 persen dari pembangkit fosil.