
Kepala SKK Migas Djoko Siswanto. (ANTARA)
JawaPos.com - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), mencatat Uni Arab Emirate (UAE) berencana mengirim minyak mentah hingga 30 juta barel ke Indonesia.
Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, mengatakan, minyak mentah tersebut mendapatkan keringanan dari UAE dengan tidak membebani biaya awal atau working capital dan tidak membebankan biaya kapal kepada Indonesia.
Informasi tersebut disampaikan Djoko setelah mendampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerima Duta Besar Abu Dhabi bersama Presiden Direktur Mubadala.
Pertemuan itu turut membahas perkembangan proyek gas di Andaman, Aceh, yang tengah menuju tahap keputusan investasi final atau final investment decision (FID).
“Bahwa Duta Besar Abu Dhabi menyampaikan bahwa pemerintahan Uni Arab Emirate segera akan mengirim minyaknya ke Indonesia sampai dengan 30 juta barel tanpa biaya, tanpa working capital, termasuk free kapalnya," ujar Djoko dalam FEED Completion Ceremony INPEX, Jakarta, Selasa (27/10).
Djoko mengatakan, rencana tersebut menjadi kabar positif bagi Indonesia. Namun, belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai jadwal pengiriman, mekanisme kerja sama, maupun skema pembayaran minyak tersebut.
"Ini suatu kabar yang bagus juga buat kita," ujarnya.
Ia mengatakan, pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerima Duta Besar Abu Dhabi bersama Presiden Direktur Mubadala yang membahas perkembangan proyek gas di Andaman, Aceh, yang tengah menuju tahap keputusan investasi final atau final investment decision (FID).
"Saya mohon maaf agak sedikit terlambat karena tadi menerima, menampingi Pak Menteri, menerima Duta Besar Abu Dhabi bersama Presiden Direktur Mubadala yang juga melaporkan salah satunya untuk FID dari proyek gas di Andaman, di Aceh," ungkapnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022