Ekonom Bank Mandiri: QRIS dan GPN Bikin Transaksi Lebih Efisien

JawaPos.com - Sistem quick response code Indonesian standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) merupakan program Bank Indonesia (BI) dalam mereformasi transaksi pembayaran sejalan dengan penggunaan teknologi, khususnya smartphone yang masif di masyarakat. Tak perlu lagi repot membawa uang tunai.

Chief Economist Bank Mandiri, Andry Asmoro menilai, sistem QRIS dan GPN sangat membantu transaksi pembayaran, sehingga menjadi lebih cepat, mudah, murah, aman, dan andal, sejalan dengan teknologi yang lebih maju. "Sangat penting dan sangat membantu transaksi pembayaran yang lebih maju di Indonesia," ungkap pria yang akrab disapa Asmo itu kepada Jawa Pos, Senin (21/4).

Dengan begitu, transaksi akan lebih efisien. Yang mana akan berdampak positif ke perekonomian Tanah Air.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Amerika Serikat (AS) menyoroti QRIS dan GPN. Kedua sistem transaksi dan pembayaran nasional itu dinilai menghambat dalam perdagangan. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyatakan, QRIS dan fast payment lainnya dirancang inklusif dan terbuka bagi semua negara. Selama ada kesiapan teknis dan komitmen kerja sama yang seimbang.

"Jadi, kita tidak membeda-bedakan," ujarnya.

Saat ini, Indonesia telah menjalin konektivitas pembayaran lintas negara dengan sejumlah negara. Khususnya di kawasan Asia Tenggara. Seperti Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Laos. Sedangkan di Asia, yakni, Uni Emirat Arab, Jepang, dan Korea Selatan.

Destry menegaskan, pendekatan Indonesia untuk bekerja sama QRIS lintas negara (cross border) bersifat terbuka. Tidak menutup peluang bagi negara mana saja, termasuk AS.

"Kalau Amerika siap, kita siap, kenapa nggak (kerja sama)?" terangnya.

Menurut dia, sistem pembayaran internasional tetap berjalan normal di Indonesia. Penggunaan kartu kredit global seperti Visa dan Mastercard juga masih mendominasi transaksi.

"Jadi, itu nggak ada masalah sebenarnya," jelas Destry.

Sebelumnya, Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) dalam National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025 menilai, kebijakan pembayaran digital Indonesia seperti QRIS dan GPN membatasi akses perusahaan penyedia pembayaran dari AS. Padahal, kebijakan sistem pembayaran yang selama ini dirancang justru untuk memperkuat efisiensi, keamanan, dan kedaulatan ekonomi digital nasional, sembari bank sentral tetap terbuka untuk kolaborasi internasional yang setara.